Sekolah Rakyat dan Jalan Baru Memutus Rantai Kemiskinan di Indonesia

Agung Baskoro
Executive Director Trias Politika Strategis

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandai babak baru dalam politik pembangunan sumber daya manusia nasional. Sekolah Rakyat menjadi strategi baru pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial, khususnya dalam mendapatkan pendidikan.

Peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi pada Senin, 12 Januari 2026, bukan sekadar penambahan unit pendidikan, melainkan penegasan arah kebijakan negara. Di tengah tantangan kesenjangan dan kemiskinan struktural, Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban konkret.

Keunggulan Sekolah Rakyat terletak pada desain kebijakan yang menyeluruh. Negara tidak hanya membangun gedung sekolah, tetapi juga menyediakan fasilitas lengkap: laboratorium, sarana olahraga, asrama, hingga seragam dan alat belajar yang sepenuhnya gratis serta relevan dengan perkembangan zaman.

Dengan pendekatan ini, hambatan ekonomi yang selama ini menghalangi anak-anak dari keluarga miskin untuk mengakses pendidikan berkualitas dapat dihilangkan sejak awal.

Baca juga : Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Jadi Hadiah Lebaran Warga Terdampak

Data menunjukkan dampak awal yang menjanjikan. Sebanyak 15.945 siswa telah mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat selama satu semester pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2025/2026. Pemerintah bahkan menargetkan jumlah Sekolah Rakyat meningkat hingga 500 sekolah dengan kapasitas masing-masing mencapai 1.000 siswa. Jika konsisten, kebijakan ini berpotensi menciptakan lompatan besar dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia dalam satu hingga dua dekade ke depan.

Namun, Sekolah Rakyat bukan hanya soal peningkatan kualitas SDM, melainkan juga strategi memutus rantai kemiskinan. Rekrutmen siswa yang berbasis pada data tunggal sosial ekonomi nasional memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok paling rentan.

Inilah bukti bahwa negara hadir melalui politik anggaran yang berpihak, bukan sekadar retorika, tetapi intervensi langsung pada akar persoalan kemiskinan antargenerasi.

Rasionalisasinya jelas. Orang tua menerima subsidi dan insentif negara untuk menjaga daya tahan ekonomi keluarga, sementara anak-anak mereka memperoleh kesempatan mengubah nasib melalui pendidikan berasrama yang berkualitas dan berkelanjutan.

Baca juga : Siswi Sekolah Rakyat Banjarbaru Terharu Dinyanyikan Ulang Tahun Oleh Prabowo

Dalam jangka panjang, lulusan Sekolah Rakyat diharapkan menjadi tenaga terampil, profesional muda, maupun wirausaha baru yang mampu mengangkat kesejahteraan keluarga dan lingkungannya.

Agar dampaknya maksimal, Sekolah Rakyat perlu disinergikan dengan upaya penguatan SDM nasional lainnya. Pertama, kurikulum harus adaptif terhadap kebutuhan industri dan ekonomi masa depan, termasuk penguasaan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan ekonomi hijau. Kedua, penguatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan dan insentif berbasis kinerja menjadi keharusan. Ketiga, perlu ada jalur afirmatif menuju pendidikan tinggi, pelatihan vokasi lanjutan, dan penempatan kerja bagi lulusan.

Keempat, kolaborasi dengan dunia usaha dan industri harus diperluas agar proses transisi dari sekolah ke dunia kerja berjalan mulus. Kelima, penguatan karakter, etika kerja, dan kepemimpinan sosial perlu menjadi ruh pendidikan, sehingga lulusan tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga tangguh secara moral.

Pada akhirnya, Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang bangsa. Jika dijalankan secara konsisten dan diawasi dengan baik, kebijakan ini bukan hanya meningkatkan kualitas SDM Indonesia, tetapi juga memutus rantai kemiskinan secara sistematis. Inilah wujud nyata pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Baca juga : Pakar: RDMP Balikpapan Jadi Titik Balik Kemandirian Energi RI

Selain itu, aspek tata kelola dan keberlanjutan fiskal tidak boleh diabaikan. Transparansi anggaran, sistem evaluasi berbasis data, serta pelibatan pemerintah daerah menjadi kunci agar kualitas Sekolah Rakyat merata di seluruh provinsi.

Pengawasan publik dan partisipasi masyarakat juga penting untuk mencegah penurunan mutu seiring ekspansi jumlah sekolah. Dengan pengelolaan yang akuntabel, Sekolah Rakyat dapat menjadi model kebijakan sosial yang efektif, efisien, dan direplikasi lintas sektor pembangunan lainnya.

Bisa jadi, Sekolah Rakyat inisiasi Presiden Prabowo ini menjadi model baru pendidikan dan peningkatan ekonomi, yang nantinya bisa menjadi barometer negara-negara berkembang di dunia.

Oleh: Direktur Eksekutif Triaspols, Agung Baskoro

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.