Pancasila Sebagai Kompas Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

RM.id  Rakyat Merdeka - Pancasila sebagai pan­dangan kehidupan bernegara merupakan fondasi etik dan strategis yang harus menjadi ­rujukan utama bagi seluruh penye­lenggara pemerintahan daerah, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia tidak berhenti sebagai dasar negara yang bersifat normatif-konstitusional, melainkan menjelma sebagai sistem nilai hidup yang menjiwai setiap proses pengambilan keputusan politik, legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Dalam negara yang lahir dari kemajemukan suku, agama, budaya, dan bahasa Pancasila berfungsi sebagai penopang persatuan nasional sekaligus kompas moral agar kekuasaan tidak kehilangan arah dan terperosok dalam kepentingan sempit, sektarian, atau pragmatis. Bagi pemerintahan daerah, Pancasila adalah pedoman untuk memastikan bahwa otonomi tidak berubah menjadi fragmentasi, dan kekuasaan lokal tidak menjauh dari tujuan keadilan sosial.

Dalam konteks aktual peme­rintahan, agenda Presiden ­Prabowo Subianto yang menjadwalkan pertemuan nasional dengan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia pada awal tahun 2026, patut dipahami sebagai momentum konsolidasi nilai dan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.Pertemuan ini tidak dimaksudkan sebagai forum administratif atau seremonial belaka, melainkan sebagai ­ruang pengarahan strategis untuk menyatukan visi pembangunan nasional yang berakar pada Pancasila sebagai pandangan kehidupan bernegara.

Keberhasilan agenda tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah ­menerjemahkan arahan nasio­nal ke dalam kebijakan yang kontekstual dan berkeadilan. Di sinilah sinergi antara kepala daerah dan DPRD menjadi ­krusial, bukan hanya dalam aspek implementasi program, tetapi juga dalam memastikan bahwa setiap kebijakan daerah tetap berpijak pada nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan ­sosial.Dengan demikian, program nasional tidak berhenti sebagai instruksi dari pusat, melainkan benar-benar menjadi praktik pemerintahan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

Baca juga : Peran Pemerintahan Desa di Era Geopolitik Saat Ini: Bangun Desa, Bangun Indonesia

Bagi DPRD, arahan nasional tersebut menegaskan kembali peran strategis lembaga legislatif daerah sebagai jembatan nilai antara kebijakan pusat dan realitas lokal. DPRD tidak cukup ­berfungsi sebagai institusi formal pembentuk ­peraturan, melainkan sebagai penjaga orientasi Panca­sila dalam penyelenggaraan peme­rintahan daerah.

Fungsi legislasi DPRD harus mampu melahirkan peraturan daerah yang kontekstual, adil, dan berpihak pada kepentingan publik, termasuk dalam tata kelola ruang, kebersihan ling­kungan, pembangunan pari­wisata, serta perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Otonomi daerah dalam perspektif Panca­sila bukanlah kebebasan tanpa arah, melainkan kemandirian yang dibingkai oleh tanggung jawab kebangsaan.

Demikian pula fungsi ­anggaran DPRD tidak dapat direduksi menjadi rutinitas teknokratis pembagian belanja. Dalam perspektif Pancasila, ­anggaran adalah instrumen politik keadilan. Setiap rupiah yang dialokasikan mencerminkan keberpihakan negara: siapa yang dilindungi, siapa yang diprioritaskan, dan siapa yang berisiko ditinggalkan.

Oleh karena itu, DPRD dituntut memastikan bahwa belanja daerah berpihak pada pe­layanan publik dasar, penguatan ekonomi rakyat, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta perlindungan kelompok rentan. Keadilan sosial tidak lahir dari retorika, melainkan dari keberanian politik dalam menentukan prioritas anggaran.

Baca juga : Membangun Daerah, Indonesia Bangkit Menuju Negara Maju 2045

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa ke­kuasaan, termasuk kewenangan DPRD, adalah amanah moral yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab etis. Dalam praktik pemerintahan daerah, nilai ini menuntut kejujuran dalam pengambilan keputusan, keteguhan menolak korupsi, serta kesadaran bahwa jabatan publik tidak boleh ­dijadikan alat transaksi politik atau ekonomi.Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut agar setiap kebijakan daerah memperhitungkan dampak nyata terhadap martabat manusia, terutama bagi kelompok miskin, terpinggirkan, dan masyarakat di wilayah ­pinggiran.Kebijakan yang sah secara administratif tetapi melukai rasa keadilan sosial sejatinya bertentangan dengan roh Pancasila.

Nilai Persatuan Indonesia menjadi pengingat penting bagi DPRD agar tidak terjebak dalam politik identitas, rivalitas antarwilayah, atau kepentingan elit lokal yang justru melemahkan kohesi nasional. Otonomi ­daerah sering kali menghadirkan godaan untuk mengedepankan ­sentimen lokal secara ber­lebihan, bahkan dengan mengorbankan ke­pentingan kebangsaan.

 Dalam forum evaluasi ­kinerja kepala daerah yang menjadi ­bagian dari Rakornas Peme­rintah Pusat dan Daerah 2026, DPRD seharusnya menjadikan agenda nasional —seperti swasembada pangan dan energi, hilirisasi, serta program makan bergizi gratis— sebagai tolok ukur objektif dalam menjalan­kan fungsi pengawasan, bukan sekadar alat tarik-menarik ­politik lokal.

Nilai Kerakyatan melalui musyawarah menegaskan bahwa demokrasi daerah tidak boleh direduksi menjadi prosedur elektoral dan rapat formal. Musyawarah dalam perspektif Pancasila, adalah proses dialog substantif yang menghargai perbedaan, membuka ruang partisipasi publik, dan mengedepankan kebijaksanaan kolektif.

Baca juga : Peringatan PD III Terhadap Kasus Venezuela, Indonesia Harus Waspada (Bagian II-Habis)

DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa suara rakyat tidak ber­henti pada kotak suara, tetapi ­hadir dalam setiap proses ­legislasi dan penganggaran. Musyawarah yang sejati menjadi mekanisme koreksi atas dominasi elit dan kepentingan sempit dalam politik daerah.

Sementara itu, nilai Keadilan Sosial merupakan tujuan akhir yang mengikat seluruh sila Panca­sila. Keadilan dalam perspektif Pancasila bersifat substantif dan kontekstual, bukan sekadar kesetaraan formal di hadapan regulasi. Ia menuntut kehadiran aktif negara ­untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam konteks inilah pula DPRD dituntut berani menggunakan kewenangannya untuk mengawasi relasi pemerintah daerah dengan kekuatan modal, proyek-proyek besar, dan kebijakan investasi agar tidak mengor­bankan kepentingan rakyat banyak. Pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan adalah bentuk penyimpangan dari keadilan Pancasila.

Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Pemerhati ­Geopolitik, dan Geostrategi, serta ­Manajemen Pemerintahan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.