Peringatan PD III Terhadap Kasus Venezuela, Indonesia Harus Waspada (Bagian II-Habis)

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

RM.id  Rakyat Merdeka - Kedaulatan, dalam Panca­sila, tidak pernah dimaknai ­sebagai slogan kosong, melainkan sebagai amanat moral dan politik untuk menjaga martabat manusia dan keadilan sosial. Namun dalam praktik global, kedaulatan kerap dielu-elukan dalam pidato, sambil di­batasi ­secara sistematis melalui ­struktur ekonomi dan moneter yang timpang. Kasus Venezuela menjadi pengingat keras akan paradoks ini.

Ketika Amerika Serikat me­lancarkan serangan dan tekanan berlapis pada awal 2026, dunia dihadapkan pada satu kenyataan pahit: tatanan internasional tidak sepenuhnya dibangun di atas ­kesetaraan, melainkan dijaga oleh kekuatan. Dari sudut pandang sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, konflik ini menga­jukan pertanyaan mendasar —apakah sistem global masih berpihak pada martabat manusia, atau telah menjadikannya korban sah dari ambisi hegemonik.

Baca juga : Peringatan PD III Terhadap Kasus Venezuela, Indonesia Harus Waspada (Bagian I)

Dalam kerangka Asta Cita, kedaulatan ekonomi dan politik ­bukanlah pelengkap pem­bangunan, melainkan fondasi utamanya. Venezuela, dengan segala risiko yang ditanggungnya, sedang menguji batas tersebut —batas antara hak suatu bangsa atas kekayaan alamnya sendiri dan kepentingan sistem global yang telah lama mapan. Di titik ini, kedaulatan tidak lagi menjadi konsep normatif yang aman, melainkan pilihan eksistensial yang mahal.

Venezuela bukan sekadar negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Lebih dari 300 miliar barel minyak yang tersimpan di perut bumi­nya, adalah sumber daya strategis yang mampu menggerakkan sejarah dan mengguncang kese­imbangan kekuasaan ­global. Dalam dunia yang masih ber­gantung pada energi fosil, kekayaan tersebut menempatkan Venezuela di ­simpul pen­ting geopolitik internasional. Ketika ­Caracas memilih untuk me­nantang dominasi dolar dan ­mulai memperdagangkan ­minyak di luar sistem petro­dollar, konflik pun berubah watak. Ia tidak lagi sekadar perselisihan politik ­sesaat, melainkan benturan struktural ­antara sistem lama yang defensif dan dunia baru yang sedang mencari bentuknya.

Baca juga : Pancasila Sebagai Kompas Arah Bangsa: BPIP Menjadi Keniscayaan Zaman

Sejak 2018, Venezuela per­lahan menarik diri dari ­bayang-bayang sistem tersebut. ­Minyaknya mulai diperdagangkan dalam yuan, euro, dan rubel. Jalur pembayaran dibangun di luar SWIFT, simbol lama ­hegemoni finansial Barat. ­Orientasi geopolitik diperkuat dengan mendekat ke BRICS, Tiongkok, Rusia, dan Iran. Ini bukan sekadar pilihan teknis moneter, melainkan pernyataan politik bahwa ketergantungan adalah bentuk lain dari penundukan.

Dalam konteks inilah, eskalasi terhadap Venezuela harus dibaca sebagai peringatan global. Ketika sebuah sistem hanya dapat bertahan melalui sanksi, intimidasi, dan kekerasan, ia sedang memasuki fase senjakala. Retakan pada petro­dollar hari ini bukan lagi spekulasi akademis. Rusia menjual energi dalam rubel dan yuan, Iran telah lama berada di luar dolar, bahkan Arab Saudi —pilar utama ­petrodollar— mulai membuka kemungkinan transaksi energi dengan mata uang lain. Dunia ­diam-diam membangun ­arsitektur baru melalui CIPS, mBridge, dan jejaring keuangan BRICS, yang tumbuh pelan ­namun pasti.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.