Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Industri Pest Management Indonesia (APJIPMI), Boyke Arie Pahlevi, menilai penanganan malaria di Indonesia membutuhkan paradigma baru yang tidak hanya mengandalkan pendekatan medis, tetapi juga melalui modifikasi lingkungan, surveilans vektor penyakit, serta kolaborasi lintas sektor.
Menurut Boyke, pelibatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif (ekraf), dan teknologi digital menjadi penting sebagai ujung tombak pelaksanaan pengendalian vektor di lapangan, termasuk di wilayah endemik tinggi seperti Papua.
“Terdapat urgensi untuk melibatkan sektor UMKM, ekonomi kreatif, serta inovasi digital sebagai ujung tombak eksekusi pengendalian vektor di lapangan, termasuk di area endemik tinggi seperti Papua,” kata Boyke dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).
Ia menjelaskan, pengendalian vektor dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis sains dan modifikasi lingkungan yang lebih modern.
Peran UMKM dapat diwujudkan melalui budidaya tanaman yang memiliki kandungan pestisida alami serta ikan pemakan jentik.
Sementara sektor ekonomi kreatif dapat berkontribusi melalui inovasi produk lokal, seperti aromaterapi antinyamuk.
Selain itu, digitalisasi dinilai memiliki peran strategis dalam transformasi data secara real time sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan efisien.
Baca juga : Shin Tae-yong Siapkan Persija Bermain Menyerang
APJIPMI mencatat malaria telah menjadi masalah kesehatan yang serius sejak era kolonial pada awal 1900-an. Penyakit ini pernah menjangkiti puluhan juta orang dan menjadi wabah tahunan di berbagai wilayah Indonesia.
Saat ini, tren kasus malaria nasional kembali mengalami peningkatan. Total kasus tercatat mencapai 706.297 kasus dalam satu tahun terakhir. Lebih dari 90 persen kasus tersebut terkonsentrasi di wilayah Indonesia Timur, terutama Papua.
Di sisi lain, pemerintah telah mengalokasikan anggaran penanganan malaria sebesar Rp530 miliar pada 2025, termasuk untuk pengadaan kelambu.
APJIPMI mengimbau agar penggunaan anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian.
Asosiasi tersebut juga mengusulkan agar pengendalian vektor malaria ke depan dilakukan secara lebih efektif melalui skema outsourcing pengendalian vektor.
Boyke menjelaskan paradigma baru pengendalian malaria dapat dilakukan melalui pendekatan Larva Source Management, yakni strategi yang menitikberatkan pada surveilans vektor penyakit dan modifikasi lingkungan secara berkelanjutan.
“Pendekatan ini digunakan untuk memetakan daerah reseptif, memahami dinamika penularan, serta merancang tindakan pengendalian yang tepat, efektif, dan efisien guna mencegah wabah serta mencapai eliminasi malaria,” ujarnya.
Baca juga : Agus Fatoni Dorong Creative Financing Jadi Semangat Baru Penguatan Fiskal Daerah
Menurut Boyke, pendekatan tersebut telah menunjukkan keberhasilan di kawasan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang dikelola PT Freeport Indonesia.
Perwakilan PT Freeport Indonesia, Daniel Perwira mengatakan, program pengendalian malaria di Kabupaten Mimika telah berlangsung sejak awal 1990-an atau sekitar 36 tahun lalu.
Program tersebut pada awalnya ditujukan untuk melindungi karyawan dan keluarga yang tinggal di Timika dan sekitarnya yang hingga kini masih merupakan daerah endemik malaria.
“Ketika kami memulai program, kasus malaria masih sangat banyak. Awalnya program ini bertujuan melindungi karyawan dan keluarganya, namun kemudian berkembang untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar,” kata Daniel.
Ia menjelaskan, Freeport Indonesia menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Mimika dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan program pengendalian malaria di kampung-kampung sekitar wilayah operasional perusahaan.
Menurut Daniel, kolaborasi tersebut berhasil menurunkan kasus malaria di sejumlah wilayah sasaran dan terus berlanjut hingga saat ini dengan cakupan yang semakin luas.
“Pemerintah, baik di tingkat Kabupaten Mimika maupun Provinsi Papua Tengah, menunjukkan komitmen yang tinggi dalam upaya pemberantasan malaria,” ujarnya.
Baca juga : Hasil Temuan KPK, 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
Saat ini, pemerintah juga telah membangun Unit Pelaksana Program Daerah (UPPD) yang dikenal sebagai Malaria Center.
Fasilitas tersebut menjadi wadah kolaborasi bagi pemerintah, sektor swasta, dan berbagai elemen masyarakat dalam mendukung percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Mimika.
Daniel mengatakan target eliminasi malaria di Mimika sejalan dengan target nasional, yakni pada 2030.
“Kami berharap eliminasi malaria dapat tercapai di Kabupaten Mimika pada 2030 dan kemudian meluas ke seluruh Papua. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, hingga berbagai lembaga terkait,” katanya.
Selain di Timika, program pengendalian dan proteksi malaria juga diterapkan di Kuala Kencana, kota penunjang operasional Freeport Indonesia yang memiliki luas sekitar 17.000 hektare.
Menurut Daniel, kawasan tersebut saat ini dapat dikatakan bebas malaria meskipun berada di tengah wilayah yang masih endemik.
“Pendekatan yang kami lakukan sebenarnya sederhana, tetapi dijalankan secara konsisten. Karena itu, sejak program dimulai hingga sekarang, Kuala Kencana dapat terus dipertahankan sebagai wilayah bebas malaria meskipun dikelilingi daerah endemik,” ujar Daniel.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
