Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sebelumnya
“Hal ini diperkuat dengan adanya keputusan gubernur tentang penunjukan lurah sebagai kuasa pengguna barang milik daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya pada RPTRA,” ujarnya.
Lurah Cempaka Putih Timur Shinta Purnama Sari menyampaikan, RPTRA di wilayahnya sudah rusak. Pihaknya pernah mengajukan anggaran perbaikan. Namun karena ada kebijakan refocusing anggaran, fasilitas itu belum diperbaiki.
“Kami mengajukan permohonan renovasi kepada Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Jakarta Pusat. Namun kami belum menerima jawaban,” ungkapnya.
Baca juga : Anya Geraldine, Mesra Depan Calon Mertua
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Eneng Maliyanasari mendorong Pemprov DKI membenahi RPTRA. Di antaranya, mengatur dengan jelas pihak yang bertanggungjawab mengurus RPTRA.
“RPTRA sangat dibutuhkan warga,” ungkapnya.
Berbeda dengan Dinas PPAPP, Eneng menyebut RPTRA yang rusak mencapai 70 persen. “Itu terjadi karena tidak ada anggaran perawatan. Dan terbengkalai saat pandemi,” ungkapnya.
Baca juga : Insya Allah, Tahun 2028, KF-21 Jadi Bagian Sistem Pertahanan Udara RI
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Taufik Zoelkifli mengatakan, kerusakan RPTRA sudah jelas, yakni disebabkan tidak ada anggaran perawatan selama pandemi.
“Sekarang pandemi relatif terkendali, anggaran perbaikan dan pemeliharaan RPTRA, harus dihidupkan lagi,” ujarnya.
Untuk memastikan perbaikan, lanjutnya, anggaran dimasukkan ke dalam program prioritas.
Baca juga : Nih, Tiga Faktor Yang Kudu Diperbaiki Parpol KIB
Taufik mengapresiasi sejumlah kelurahan yang berhasil memelihara RPTRA selama pandemi meski tidak ada alokasi anggarannya. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
