Program Pembinaan UMKM Di Jakarta Miskin Terobosan

RM.id  Rakyat Merdeka - Program pembinaan untuk memajukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Ibu Kota, miskin terobosan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mesti lebih kreatif agar kegiatan ekonomi lebih bergairah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, miskinnya terobosan untuk memajukan UMKM tercermin dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meminta, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI menambah kuota peserta dalam program Pelatihan Kewirausahaan. Serta memberikan modal alat untuk menunjang usaha para peserta UMKM. Dengan demikian, diharapkan tingkat pengangguran di Ibu Kota dapat ditekan.

Baca juga : Para Pemuka Agama Di Bali Minta Umatnya Sukseskan Presidensi G20

“Mudah-mudahan program itu bisa menjadi pondasi bagi masyarakat untuk bisa sama-sama mengoptimalkan perekonomian di DKI dari para UMKM,” kata Ismal di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/11).

Ismail juga meminta, Dinas PPKUKM tetap melakukan pemantauan terhadap peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan. Tujuannya, untuk memastikan alat penunjang usaha yang telah diberikan tepat sasaran dan dimanfaatkan secara optimal.

Pasalnya, anggaran yang diberikan untuk program tersebut cukup besar, yakni Rp 5,5 miliar untuk pelatihan soft skill. Dan, Rp 44,29 miliar untuk pelatihan hard skill.

Baca juga : Lewat Program Hyperlocal Tokopedia Dukung UMKM Jadi Pahlawan Ekonomi

“Letak pendampingan itu memastikan apakah alat itu benar-benar dipakai atau tidak. Pendampingan mesti jelas, sampai mereka bisa merintis usaha,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Ismail mendesak peningkatan kualitas bazar yang diselenggarakan rutin oleh Pemprov. Sebab tempat yang selama ini jadi ajang promosi UMKM masih jauh dari standar. Lokasi bazar tidak mampu menarik minat pengunjung untuk datang. Apalagi membeli.

“Kualitas bazar yang sering diadakan sepertinya terlalu monoton dan kurang memberikan dampak. Banyak hal yang harus diperbaiki,” ungkap Ismail.

Baca juga : Istri Ridwan Kamil Raih Penghargaan Dari Ikatan Penerbit Indonesia

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi B Nur Afni Sajim. Politisi Partai Demokrat itu mengingatkan Dinas PPKUKM agar lebih serius dalam merencanakan penyelenggaraan bazar yang anggarannya sebesar Rp 21,5 miliar itu.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.