Dark/Light Mode

Realisasi Aspirasi Reses Cuma 10 Persen, DPRD DKI Usul Kuota Anggaran Yang Adil

Rabu, 17 Juni 2026 19:42 WIB
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Matnoor Tindoan. Foto: Dede Iswadi/RM
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Matnoor Tindoan. Foto: Dede Iswadi/RM

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Matnoor Tindoan mengkritisi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kritik itu terkait rendahnya realisasi aspirasi hasil reses yang diserapnya dari masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 6 Jakarta Timur.

Politisi PPP itu mengungkapkan, hanya sekitar 10 persen usulan warga yang berhasil diakomodasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Padahal, aspirasi reses merupakan salah satu instrumen penting bagi anggota dewan untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat secara langsung.

Menurut Matnoor, melalui reses banyak persoalan yang bertahun-tahun tidak terselesaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat diusulkan kembali agar direalisasikan.

"Aspirasi reses itu sebetulnya yang paling membuat kita merasa benar-benar jadi anggota dewan. Ketika kita bisa membantu merealisasikan usulan masyarakat yang selama ini sulit terealisasi lewat musrenbang, reses menjadi pintu masuknya. Jadi kalau realisasi reses hanya 10 persen seperti yang ada di Dinas SDA, tentunya usulan reses dewan tidak akan selesai dalam satu periode," ujar Matnoor usai rapat evaluasi P2APBD DKI Tahun 2025, Rabu (17/6/2026).

Baca juga : Investasi Awal Tahun Tumbuh 7,2 Persen, Pemerintah Implementasikan KBLI Adaptif

Anggota DPRD DKI empat periode itu menilai, tingkat realisasi sebesar 10 persen tergolong sangat minim.

Sebagai contoh, dari 100 usulan perbaikan saluran air yang diajukannya kepada Dinas Sumber Daya Air (SDA), hanya sekitar 10 titik yang terealisasi.

"Kalau seperti itu, mau sampai kapan selesainya pengajuan aspirasi masyarakat yang kita sampaikan," keluhnya.

Matnoor mengatakan, minimnya realisasi usulan reses tidak hanya terjadi di Dinas SDA, tetapi juga di sejumlah SKPD lainnya yang menjadi mitra kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta.

Karena itu, ia mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta menetapkan standar atau rasio yang jelas terkait alokasi anggaran untuk menindaklanjuti hasil reses anggota dewan.

Baca juga : Sampaikan Aspirasi Dengan Damai: Demo Boleh, Anarkis Jangan!

Dengan demikian, setiap anggota DPRD memiliki kesempatan yang sama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayahnya.

"Saya pernah usulkan dalam rapat, mestinya ada rasio yang jelas. Berapa porsi anggaran untuk aspirasi eksekutif dan berapa untuk aspirasi reses dewan. Jangan sampai ada dewan yang semua usulannya terealisasi, sementara dewan yang lain sangat minim," katanya.

Menurut Matnoor, selama ini belum ada standar yang adil dan proporsional dalam mengakomodasi usulan hasil reses. Akibatnya, realisasi usulan lebih banyak dipengaruhi oleh kedekatan atau intensitas komunikasi dengan pihak terkait.

"Jangan kemudian siapa dewan yang paling vokal, paling cerewet, atau paling sering melakukan pendekatan, dia yang memonopoli realisasi reses. Sementara anggota yang lain tidak mendapatkan porsi yang sama. Mestinya ada kuota yang jelas agar adil dan proporsional," tegasnya.

Lebih jauh, Matnoor juga menyoroti rendahnya tingkat realisasi hasil Musrenbang di tingkat wilayah. Berdasarkan pengamatannya, banyak usulan warga yang pada akhirnya hanya berupa pengadaan fasilitas kecil seperti kaca cermin tikungan, speed bump, atau alat kebersihan, sementara kebutuhan infrastruktur yang lebih mendesak belum terakomodasi.

Baca juga : DPR: Jangan Ada Lagi KLB

"Kalau dikonversi dengan nilai rupiah di APBD, persentasenya sangat kecil. Makanya masyarakat sering menganggap musrenbang hanya sekadar memenuhi kewajiban karena hasilnya juga sulit direalisasikan," ujarnya.

Ia mengakui kondisi tersebut kerap memunculkan keluhan dari warga saat dirinya kembali turun ke lapangan pada masa reses berikutnya. Warga, kata dia, sering mempertanyakan kelanjutan usulan yang sebelumnya sudah disampaikan namun belum juga terealisasi.

"Pastilah mereka komplain. Saat reses berikutnya, yang ditanyakan itu lagi, soal usulan yang belum terealisasi. Kadang kita jadi sulit menjelaskan karena memang realisasinya sangat sedikit," tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.