DPR: Jangan Ada Lagi KLB

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan meminta Pemerintah agar tidak terbuai dengan laporan penurunan kasus campak sebesar 95 persen di awal tahun 2026. Sebab berdasarkan fakta di lapangan masih adanya anak-anak yang meninggal dunia akibat komplikasi penyakit tersebut.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menilai, penurunan kasus campak sebesar 95 persen merupakan angka statistik yang menggembirakan dan hasil kerja keras semua pihak. Namun, masih ada anak yang meninggal dalam kasus tersebut menunjukkan ada sistem yang belum tuntas.

"Statistik bukan segalanya jika kita masih kehilangan nyawa anak-anak kita,” ujarnya, kemarin.

Baca juga : Zulhas Jaga Ketahanan Pangan Dan Tata Ruang

Diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan hingga minggu ke-11 tahun 2026, jumlah kasus campak menunjukkan penurunan signifikan. Tercatat ada 177 kasus suspek dan 121 kasus terkonfirmasi. Jumlah itu turun drastis dibandingkan minggu pertama yang mencapai 2.740 suspek dan 2.268 kasus.

"Ini menandakan penurunan sekitar 94-95 persen dari puncak minggu ke-1,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, di Jakarta, Kamis (25/3/2026). Kemenkes juga mencatat ada enam balita yang meninggal akibat campak sepanjang 2026 dan tidak memiliki riwayat imunisasi sama sekali.

Netty melanjutkan, keberhasilan menekan jumlah kasus merupakan langkah darurat yang baik. Tapi adanya kematian anak adalah tanda penanganan di tingkat akar rumput masih memiliki celah besar.

Baca juga : Geledah 14 Lokasi, Kejagung Sita Alat Berat & Uang Dolar

Dia mengingatkan, satu nyawa anak Indonesia itu terlalu mahal untuk dikompensasi dengan angka persentase penurunan.

"Jangan sampai merayakan penurunan kasus, sementara di saat yang sama ada orang tua yang sedang berduka karena anaknya terlambat mendapatkan proteksi,” kata politikus PKS ini.

Untuk itu, ia mendesak Kemenkes agar tidak mengendurkan upaya pencegahan kasus campak meskipun tren kasus sedang melandai. Pemerintah juga jangan cepat puas. Penurunan ini harus dibarengi dengan jaminan tidak akan ada lagi Kasus Luar Biasa (KLB) di masa depan. "Kita butuh jaminan perlindungan total, bukan sekadar laporan statistik di atas kertas,” tandasnya.

Baca juga : Negara Hadir Untuk Membantu Wong Cilik

Selain itu, ia menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap distribusi vaksin dan kecepatan penanganan komplikasi di puskesmas. Utamanya di wilayah-wilayah yang sempat menjadi zona merah.

Senada, anggota Komisi X DPR Lestari Moerdijat mengingatkan konsistensi dalam pemenuhan imunisasi dasar lengkap bagi anak. Karena itu, para pemangku kepentingan harus serius menangani hal ini demi mencegah ledakan kasus penyakit menular seperti campak yang membahayakan kesehatan masyarakat.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.