Pemkot Bandung Didorong Berinovasi Cari Pembiayaan Alternatif Sediakan Penerangan Jalan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai pemerintah daerah harus diberi ruang lebih luas untuk berinovasi dalam membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk pengelolaan penerangan jalan umum (PJU).

Menurutnya, pemerintah pusat tidak cukup hanya memberikan regulasi. Pusat juga harus aktif menyebarluaskan praktik-praktik terbaik yang terbukti berhasil diterapkan di daerah agar bisa direplikasi secara nasional.

"Kalau ada satu daerah yang berhasil dengan skema pembiayaan yang kreatif, pemerintah pusat seharusnya langsung menyampaikan informasi itu ke daerah lain. Jangan menunggu. Katakan bahwa daerah ini berhasil, silakan dipelajari supaya bisa diterapkan secara serentak di seluruh Indonesia," ujar Djoko.

Komentar tersebut disampaikan menanggapi upaya rencana Pemerintah Kota Bandung mengembangkan manajemen PJU melalui skema investasi Buy The Service (BTS). Skema tersebut dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan daerah, sebagaimana keberhasilan Kabupaten Madiun, Jawa Timur, yang lebih dulu memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pengadaan alat penerangan jalan (APJ).

Baca juga : Pemkot Bandung Didorong Gunakan Skema BTS untuk Penerangan Jalan Umum

Djoko menilai, keberhasilan daerah semestinya menjadi inspirasi, bukan sekadar pencapaian lokal yang berhenti di satu wilayah.

Dia juga mengingatkan agar pemerintah pusat tidak terlalu membatasi ruang fiskal daerah. Menurutnya, daerah membutuhkan keleluasaan untuk mengembangkan berbagai skema pembiayaan yang dapat mempercepat pembangunan.

"Daerah sekarang dituntut kreatif. Karena itu, ruang geraknya juga harus diberikan. Yang penting pengawasannya diperkuat sehingga setiap program tetap berjalan sesuai aturan," katanya.

Meski demikian, Djoko mengingatkan bahwa keberhasilan skema BTS maupun KPBU sangat bergantung pada tata kelola yang bersih dan transparan. Dia mewanti-wanti agar sejak awal tidak ada praktik meminta komisi atau pembagian keuntungan kepada investor maupun operator proyek.

Baca juga : PERSIS Dukung Presiden Prabowo Berantas Korupsi dan Penegakan Hukum Berkeadilan

"Yang harus dicegah sejak awal adalah praktik minta jatah atau mark up. Jangan sampai operator diminta setor persentase tertentu. Kalau itu terjadi, tujuan program yang sebenarnya justru hilang," tegasnya.

Menurut Djoko, apabila tata kelola keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel, seluruh pihak akan memperoleh manfaat. Investor mendapatkan kepastian usaha, Pemerintah memperoleh infrastruktur yang lebih baik, sementara masyarakat menikmati pelayanan penerangan jalan yang lebih berkualitas.

"Kalau semuanya fair, yang paling diuntungkan adalah masyarakat. PJU menjadi lebih baik, lebih awet, dan pelayanan publik juga meningkat," ucapnya.

Dia menambahkan, pengawasan terhadap program semacam ini tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat pengawas internal pemerintah maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan media.

Baca juga : Sekolah Garuda Beroperasi 20 Juli, Pemerintah Perluas Akses Pendidikan Unggul

"Pengawasan harus berlapis. Ada inspektorat, ada BPK, kemudian masyarakat dan media juga ikut mengawasi. Justru itu yang membuat tata kelola tetap sehat," katanya.

Djoko juga mengapresiasi kepala daerah yang berani menghadirkan terobosan pembiayaan pembangunan. Menurutnya, inovasi seperti yang dilakukan sejumlah daerah patut mendapat dukungan sekaligus penghargaan dari pemerintah pusat.

"Kalau ada kepala daerah yang berhasil menghadirkan inovasi untuk kepentingan masyarakat, seharusnya didukung dan diapresiasi. Pusat harus mendorong daerah lain belajar dari keberhasilan tersebut agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.