Wujudkan Mimpi Jadi Kota Global, Jakarta Susun Strategi Kendalikan Penduduk

RM.id  Rakyat Merdeka - Untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mulai menyiapkan strategi pengendalian jumlah penduduk agar pertumbuhannya tetap seimbang dengan kapasitas wilayah. Salah satunya, mengatur kelahiran penduduk.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, pengendalian penduduk penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan Jakarta sebagai kota global. Selain mengatur kelahiran, kebijakan pengendalian mencakup penurunan angka kematian, penataan mobilitas dan persebaran penduduk.

Strategi itu disampaikan Rano saat membacakan Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengendalian Penduduk dan Ranperda Rumah Susun, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Baca juga : Messi: Don’t Cry For Me Argentina...

Menanggapi usulan sejumlah fraksi mengenai pengaturan kuantitas penduduk, Rano mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memiliki kewenangan melaksanakan pengendalian penduduk. Tujuan akhirnya, pertumbuhan penduduk yang seimbang, sekaligus meningkatkan kualitas masyarakat.

“Upaya pengendalian kuantitas penduduk, yakni melalui pengaturan kelahiran, dengan program Keluarga Berencana (KB), serta penurunan angka kematian, melalui pelayanan kesehatan terpadu dan berkelanjutan,” jelas Rano.

Dalam melakukan pengendalian penduduk, ditegaskan Rano, tidak berarti Pemprov DKI akan membatasi warga memilih tempat tinggal. Meski demikian, Pemprov DKI berupaya agar persebaran dan mobilitas penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah Jakarta.

Baca juga : Perburuan Gelar Kesembilan, Marquez Dihantui Kutukan Mandalika

Rano menegaskan, kebijakan tersebut dibutuhkan, agar perkembangan penduduk tetap selaras dengan karakteristik Jakarta sebagai kota global, terutama di kawasan dengan tingkat mobilitas penduduk tinggi.

“Kebijakan ini bukan untuk membatasi hak bermukim, melainkan menciptakan tata kelola mobilitas penduduk yang tertib, inklusif, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Di tengah persoalan kepadatan penduduk, penyediaan hunian layak menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan mengenai kependudukan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.