Wujudkan Mimpi Jadi Kota Global, Jakarta Susun Strategi Kendalikan Penduduk

 Sebelumnya 
Rano mengapresiasi dukungan fraksi-fraksi terhadap kebijakan public housing yang menempatkan rumah susun (rusun) sebagai instrumen penyediaan hunian layak.

Sasarannya terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tertentu (MBT). “Sebagai pemenuhan hak dasar,” tandas Rano.

Untuk memenuhi kebutuhan warga, Pemprov DKI akan mengoptimalkan lahan yang tersedia untuk membangun rusun. Antara lain melalui pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dan tanah negara yang telah dihuni masyarakat selama lebih dari 20 tahun.

Baca juga : Messi: Don’t Cry For Me Argentina...

Salah satu mekanismenya melalui Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV). Skema ini ditawarkan untuk menata permukiman padat tanpa mencabut warga dari lingkungan sosial dan ekonomi yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka. “KTV akan dilakukan secara partisipatif,” pungkasnya.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta pengendalian penduduk dilakukan dari hulu hingga hilir. Karena itu, Fraksi PDIP mendorong Pemprov DKI memperkuat kebijakan terkait migrasi, keluarga berencana, pendidikan, hingga kesempatan kerja.

Anggota Fraksi PDIP Hilda Kusuma Dewi mengatakan, persoalan kependudukan, tak bisa hanya dilihat dari pertumbuhan jumlah warga. “Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa kebijakan pengendalian penduduk di Jakarta harus dilakukan secara komprehensif dan holistik,” katanya.

Baca juga : Perburuan Gelar Kesembilan, Marquez Dihantui Kutukan Mandalika

Salah satu usulannya adalah memperkuat Program KB agar lebih berdampak. Fraksi PDIP mendorong fasilitas pendidikan parenting bagi calon pasangan suami istri. Serta akses KB gratis di seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Pendidikan juga dianggap dapat menjadi kunci menekan perkawinan usia muda. Dengan kesempatan melanjutkan pendidikan dan memperoleh pekerjaan, masyarakat dinilai memiliki peluang lebih besar menunda perkawinan.

“Karena dengan kemampuan melanjutkan pendidikan atau kesempatan mendapatkan pekerjaan, secara otomatis bisa menunda perkawinan,” kata Hilda. DRS

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.