Pramono Anung Gratiskan Retribusi Lokbin Kramat Jati 6 Bulan

RM.id  Rakyat Merdeka -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penataan menyeluruh terhadap 614 hingga 640 pedagang di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Langkah ini diambil untuk mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik sekaligus memastikan keberlanjutan ekonomi para pedagang.

"Hari ini Pemerintah DKI Jakarta secara sungguh-sungguh ingin menata kawasan pedagang di Kramat Jati. Untuk membuat penertiban di Jakarta, Kramat Jati ini menjadi salah satu yang perlu dibenahi," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (1/9/2026).

Gubernur Pramono mengakui persoalan penataan di Kramat Jati tergolong kompleks karena telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun sejak awal 1970-an. Keberhasilan penataan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pedagang, dan tokoh masyarakat setempat.

Baca juga : Satpol PP Jaktim Pastikan Pengamanan Lokbin Pasar Kramat Jati

Sebagai bentuk dukungan relokasi, Pemprov DKI Jakarta membebaskan retribusi atau iuran bagi pedagang yang menempati Lokasi Binaan (Lokbin) Kramat Jati selama enam bulan pertama.

"Selain memberikan ruang untuk pedagang mencari nafkah dan mengembalikan fungsi jalan, retribusi di Lokbin Kramat Jati kami gratiskan selama enam bulan," kata Pramono.

Pramono merinci, besaran retribusi yang dibebaskan bernilai Rp 180.000 per bulan atau setara Rp 6.000 per hari. Pemprov DKI juga menginstruksikan Dinas Kominfotik untuk mensosialisasikan lokasi baru ini agar masyarakat tetap ramai berbelanja.

Baca juga : Cerita Pedagang Kramat Jati Rasakan Manfaat Pembiayaan Bank Jakarta

Untuk menampung para pedagang, Pemprov DKI menyiapkan beberapa titik penempatan, di antaranya 331 tempat di Pasar Kramat Jati Sektor 7 dan 193 lapak pedagang ikan di Lokbin Kramat Jati.

Di sisi lain, Koordinator Pedagang Subuh Kramat Jati, Muhtarom, mengapresiasi langkah pemerintah namun menyampaikan kendala kapasitas tempat. Menurutnya, kapasitas Lokbin yang ada saat ini baru menampung sebagian pedagang, sementara sisanya masih membutuhkan lokasi relokasi yang layak.

Muhtarom berharap Pemprov DKI memberikan kebijakan sementara bagi pedagang yang belum tertampung agar tetap dapat berdagang di area trotoar dengan pengawasan dan pengaturan ketertiban yang ketat sampai lokasi permanen siap.

Baca juga : Bantah CCTV Pemprov DKI Mati Saat Demo 27 Agustus, Pramono: Semua Termonitor

Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan para koordinator pedagang dan pihak wilayah guna menyelesaikan sisa kapasitas lapak. Kebijakan pembebasan retribusi diharapkan membantu pedagang beradaptasi di lokasi baru, menciptakan kawasan Kramat Jati yang lebih rapi, tertata, dan nyaman bagi aktivitas ekonomi warga.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.