Dark/Light Mode

Satpol PP Siagakan 2.000 Personel Awasi PSBB Ketat Di DKI

Rabu, 13 Januari 2021 15:53 WIB
Petugas Satpol PP tengah merazia tempat wisata di Pulau, Pramuka, Kepulauan Seribu. (Foto: @SatpolPP_DKI)
Petugas Satpol PP tengah merazia tempat wisata di Pulau, Pramuka, Kepulauan Seribu. (Foto: @SatpolPP_DKI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Satuan Polisi Pamong PP (Satpol PP) DKI Jakarta menyiagakan 2.000 personel untuk mengawasi jalannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di Jakarta. Seperti diketahui, PSBB ketat di Jakarta bersamaan dengan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pemerintah pusat dari 11 hingga 25 Januari 2021.

"Untuk penegakan  kebijakan PSBB ketat 11-25 Januari 2021, yang ditugaskan dari kami jumlahnya hampir 2.000 personel," kata Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin di Jakarta, Rabu (13/1).

Arifin memaparkan, titik berat pengawasan pada protokol kesehatan akan bergeser. Dari awalnya penggunaan masker di tengah masyarakat pada pagi hari menjelang siang hari, menjadi pengawasan pada perkantoran. Diketahui, perkantoran dibatasi maksimal hanya 25 persen kapasitas.

Berita Terkait : Kalau Dibiarkan, Rumah Sakit Kolaps Dan Kematian Melonjak

"Kemudian, fokus pengawasan terhadap restoran mulai jam makan siang dan jam makan sore menjelang malam," ungkap Arifin.

Adapun untuk penindakan, tutur Arifin, berdasar Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 yang juga bagian peraturan pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020.

"Kemudian ada yang diatur lebih detail lagi melalui keputusan Kepala Dinas, SKPD masing-masing," tambah Arifin.

Berita Terkait : Pemerintah Berlakukan PSBB Ketat Di Sejumlah Kota Besar Di Jawa Dan Bali

Arifin juga meminta warga turut serta melakukan pengawasan. Termasuk pegawai yang menemukan tempat kerjanya tidak mematuhi protokol kesehatan agar melapor ke Pemprov DKI Jakarta melalui aplikasi JAKI pada ponsel. "Kami dorong laporkan lewat aplikasi JAKI," imbaunya.

Pihaknya bersama instansi lain terus patroli dan mengawasi sejumlah lokasi dan tempat usaha, serta tempat wisata.

"Apabila melanggar sesuai dengan sanksinya di situ ada teguran tertulis. Bahkan ada pembubaran atau penghentian sementara. Kita berharap edukasi ini harus terus menerus dilakukan," tandasnya. [FAQ]