Ketua DPRD DKI Sebut Anies

 Sebelumnya 
Prasetyo pun meminta, Perumda Sarana Jaya untuk membuka data ketersediaan lahan untuk program rumah DP 0 rupiah, termasuk lahan seluas total 70 hektar yang sudah dibeli. Apalagi, Anies menjanjikan 232.214 unit rumah DP nol rupiah tersedia dalam waktu 5 tahun.

Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku dirinya dan Gubernur Anies Baswedan tidak mengetahui detail soal pembelian lahan di kawasan Munjul itu. Lahan yang dibeli PT Pembangunan Sarana Jaya itu untuk pembangunan rumah DP Rp 0. Tapi, KPK tengah menyelidiki pengadaan lahan itu karena diduga ada korupsi.

“Nggak mungkinlah gubernur dan wagub ngurusin teknis-teknis. Yang besar-besar saja menyita waktu, apalagi masuk wilayah teknis. Itu tugas dinas, tugas sudin,” kata Riza.

Baca juga : Jalan Tol Jagorawi Lajur 3 Arah Jakarta Ditutup Sementara

Sementara, DPRD DKI Jakarta berencana memanggil manajemen Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) untuk mengetahui proses pengadaan lahan di Kawasan Munjul, Jakarta Timur. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz menjelaskan, rencana pemanggilan pihak pengelola Perumda PSJ bertujuan mencari informasi sejernih dan sedetail mungkin, terkait proses administrasi pengadaan lahan itu. Sediannya, lahan itu akan dijadikan proyek rumah susun dengan DP Rp 0.

“Paling efektif memanggil Sarana Jaya. Kita mungkin cuma bisa investigasi dari sisi administrasi. Kalau investigasi korupsi itu urusan KPK dan Kepolisian,” ujarnya.

Abdul berharap, Perumda PSJ mau datang ke DPRD DKI bila memang dipanggil. Apalagi Komisi B adalah mitra kerja Pemda DKI di bidang Pembangunan. Sebagai mitra kerja BUMD, politikus PKS itu menegaskan, hanya akan menginvestigasi proses administrasi pengadaan lahannya saja. Mereka tidak bisa ikut campur atas kasus yang sedang ditangani KPK ini.

Baca juga : Bos dan Pegawai PT MRT Jakarta Diajarin KPK Soal Gratifikasi

Abdul juga menegaskan, Komisi B DPRD DKI sudah selalu mengingatkan BUMD untuk menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (prudential) dalam menggunakan satu anggaran untuk mengerjakan satu proyek.

“Di seluruh BUMD. Kami akan berikan catatan lain, harus berhati-hati dan sebagainya,” tandasnya.

Sementara Ketua KPK, Komjen Pol Firli Bahuri mengatakan, saat ini lembaganya sedang mengumpulkan bukti-bukti dugaan kurupsi dari pengadaan tanah itu. Dia memastikan, ada tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah itu. Tapi, saat ini KPK terlebih dahulu melakukan proses pengumpulan barang bukti dan saksi-saksi. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.