Besok, Jakarta Mulai Uji Coba Pembukaan Sekolah Terbatas, Warming Up Buat Juli

RM.id  Rakyat Merdeka - Mulai besok (7/4), Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menerapkan uji coba pembukaan sekolah secara terbatas dengan sistem pembelajaran campuran (blended learning). Sebagai persiapan pembelajaran tatap muka pada Juli 2021.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana mengatakan, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menyiapkan rencana pembelajaran tersebut.

Berbagai rekomendasi pun telah diterima oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, demi menjamin kesehatan dan keselamatan peserta didik dalam kebijakan yang akan diambil.

Baca juga : Jelang Pembukaan Sekolah, Ganjar Minta Ini ke Gibran

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan, terkait pelaksanaan satuan pendidikan di semester genap tahun pelajaran 2020/2021. Prioritas kita semua adalah kesehatan dan keamanan peserta didik. Tentunya seluruh persiapan akan didiskusikan terlebih dahulu dan dimatangkan sebelum dilaksanakan," ujar Nahdiana, dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta, Senin (6/4).

Nahdiana menambahkan, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah mempersiapkan kanal Siap Belajar (siapbelajar.jakarta.go.id), sebagai program yang digunakan untuk melakukan asesmen mandiri, bagi seluruh satuan pendidikan di DKI Jakarta.

Siap Belajar merupakan asesmen yang mengukur dua aspek penting dalam pembelajaran tatap muka. Yaitu aspek kesiapan sarana prasarana pendukung protokol kesehatan, dan aspek kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran campuran. Baik di rumah maupun tatap muka terbatas.

Baca juga : Waspada Mutasi Corona, Pemerintah Terus Batasi Masuknya WNA

Asesmen bertujuan mengukur kesiapan satuan-satuan pendidikan, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka pada Juli 2021.

Setiap butir penilaian yang ada pada Siap Belajar memiliki kriteria yang disesuaikan dengan standar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), serta pedoman yang dikeluarkan oleh UNESCO dan OECD.

"Proses ini telah kami lakukan sejak lama. Kami juga selalu berkoordinasi dengan banyak pihak. Mulai dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Dinas Kesehatan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ikatan Psikolog Klinis para pakar pendidikan, dan orang tua untuk memastikan standar asesmen yang kami lakukan akurat. Bahkan di atas standar nasional," terang Nahdiana.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.