Dark/Light Mode

Cegah Pemotongan Bansos Terulang, Hotline Walkot Tangerang Harus Optimal

Senin, 2 Agustus 2021 11:32 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat melakukan sidak ke Kota Tangerang, Rabu (Foto: Randy Trikurniawan/RM)
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat melakukan sidak ke Kota Tangerang, Rabu (Foto: Randy Trikurniawan/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kasus pemotongan dana bantuan sosial (bansos) di Kota Tangerang tak boleh ditoleransi. Para pelakunya harus mendapat tindakan tegas. Namun, harus juga dihindari politisasi agar penanganan kasus bisa fokus.

“Para wakil rakyat sebaiknya tidak menerjemahkan kasus dalam prespektif politik, karena dapat mengaburkan persoalan sekaligus membelokan aktor-aktor yang terlibat,” ujar peneliti kebijakan publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro, dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (2/8).

Menurutnya, respons cepat penegak hukum dapat mencegah politisasi kasus bansos. Penegak hukum harus proaktif melakukan penyidikan atas kasus yang terungkap saat Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan sidak ke Kota Tangerang, Rabu (28/7).

Dia memandang, penegakan ini tidak rumit. Terlebih, sudah dibuka bukti-bukti dari pihak terkait. Bahkan Wali Kota (Walkot) Tangerang Arief R Wismansyah telah memberikan menyatakan mendukung penuntasan kasus pemotongan dana bansos itu.

Dengan demikian, menurut Riko, akan lebih mudah melakukan penyidikan. Respons penegak hukum dapat mempercepat terungkapnya pelaku yang terlibat dan motif pemotongannya. Sekaligus menghentikan berbagai isu negatif lain yang dapat mengganggu tujuan distribusi bansos.

“Sering kali terjadi, kasusnya belum terungkap, keburu hilang karena isu-isu yang tidak produktif. Bahkan bisa menghambat program bansos nantinya,” ucapnya, mengingatkan.

Atas hal itu, Riko meminta Kepolisian dan Kejaksaan dapat bekerja cepat. Yaitu dengan mengumpulkan bukti dan keterangan yang terkait kasusnya. Kemudian mengumumkan pihak yang terlibat dan membawanya ke pengadilan. Dengan demikian, kepastian hukum terwujud dan ketenangan masyarakat tercapai.

Menurutnya, sikap Walkot Tangerang yang membuka layanan hotline bansos bisa mencegah berulangnya kasus. Terlebih layanan hotline ini bisa sebagai sumber informasi publik untuk mendapatkan berbagai hal tentang bansos

Selama ini, lanjut Riko, penyimpangan distribusi bansos juga dipengaruhi minimnya informasi bagi masyarakat. Informasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih kurang, sehingga tidak semua masyarakat mengetahui dan mengakses informasi mengenai bansos.

“Layanan hotline bansos yang diinisiasi Wali Kota Tangerang harus bekerja optimal. Caranya, petugas hotline perlu masif dan responsif terhadap berbagai pertanyaan,” tegasnya. [USU]