Dewan Pers

Dark/Light Mode

Resmi Dilantik

KAI Tangsel Akan Bikin Posko Bantuan Hukum

Sabtu, 2 Oktober 2021 19:00 WIB
Pelantikan Pengurus DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tangsel di Hotel Bintaro, Jumat (1/10/2021). (Foto: Humas KAI Tangsel)
Pelantikan Pengurus DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tangsel di Hotel Bintaro, Jumat (1/10/2021). (Foto: Humas KAI Tangsel)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kongres Advokat Indonesia (KAI) secara resmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KAI Kota Tangerang Selatan (Tangsel), di Hotel Bintaro, Jumat (01/10).

Usai pelantikan, Ketua DPC KAI Kota Tangsel, Adhitya Nasution menyampaikan sejumlah program yang akan dijalankannya. Salah satunya, membentuk Posko Bantuan Hukum (Posbakum) yang dapat menjangkau 54 kelurahan di Tangsel.

Berita Terkait : Ini Deretan Artis Yang Akan Meriahkan Pembukaan PON XX Papua

"Posbakum dibuat untuk memberikan pendampingan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama masalah sengketa lahan yang berpotensi terjadi di Tangsel," ungkap Adhitya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/10).

Adhitya menjelaskan, dalam menjalankan peranannya, pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi tentang pendampingan hukum dan penanganannya kepada masyarakat. Ditegaskannya, pihaknya siap memberikan pendampingan hukum untuk semua lapisan.

Berita Terkait : Tiba Di Papua, KONI DKI Targetkan Emas PON Untuk Cabor Sepatu Roda

Pelantikan pengurus DPC KAI Tangsel dihadiri Presiden KAI Siti Jamilah Lubis, Ketua DPD Banten M. Anwar, Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan, Kapusdiklantas Polri Kombes Pol Djoni Hendra, dan perwakilan unsur DPRD, kepolisian dan TNI.

Wakil Wali Kota Pilar mengaku bangga dengan keberadaan KAI di wilayahnya.

Berita Terkait : Sentil Tukang Hoax, Ivan Gunawan Bikin Postingan Meninggal

"Saya harap KAI Tangsel ini bisa terus berkembang, dan diminati oleh orang-orang yang berprofesi sebagai advokat. Bisa menghimpun dan memberikan dampak kepada masyarakat," imbuh Pilar.

Pilar juga berharap, KAI bisa memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan tentang agraria serta hak dan kewajiban hukum warga. [SRF]