Dewan Pers

Dark/Light Mode

Peningkatan Keamanan Ruang Siber Jadi Prioritas Pemerintah

Selasa, 21 Desember 2021 22:51 WIB
Webinar bertajuk Memproyeksikan Arah Kebijakan Keamanan Siber, Selasa (21/12). (Foto: Zoom)
Webinar bertajuk Memproyeksikan Arah Kebijakan Keamanan Siber, Selasa (21/12). (Foto: Zoom)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ruang siber masih memiliki sejumlah celah yang dapat disalahgunakan. Kasus-kasus kebocoran data menjadi dorongan agar keamanan ruang siber perlu ditingkatkan.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Christyanto Noviantoro menuturkan, kemajuan teknologi berbanding lurus dengan kerawanan yang menyertainya.

Berita Terkait : RUU TPKS Jadi Solusi Atasi Darurat Kekerasan Seksual

Sementara tugas pokok BSSN adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi. Ada sejumlah faktor penyebab ancaman siber. Mulai dari tindak kejahatan seperti hacking dan social engineering, hingga human error.

"Saat masyarakat menggunakan medsos, banyak pelanggaran ITE dan etika yang berujung pada banyaknya laporan pencemaran nama baik," katanya dalam Webinar bertajuk Memproyeksikan Arah Kebijakan Keamanan Siber, Selasa (21/12).

Berita Terkait : GDPS Hadirkan Solusi Peningkatan Produktivitas Perusahaan

Christyanto menerangkan, serangan siber ada yang bersifat teknis dan sosial. Serangan bersifat teknis bisa pada jaringan dan infrastruktur, Tujuannya untuk mencari data dan merusak informasi. "Targetnya untuk mencari keuntungan atau perampokan gaya baru," ujarnya.

Sementara serangan siber bersifat sosial dapat berupa propaganda hitam, pembanjiran informasi, hingga polarisasi. BSSN mencatat, jumlah serangan siber ke Indonesia terus meningkat. Dari Januari hingga November 2021 ada lebih dari 1,3 miliar serangan siber ke Indonesia.

Berita Terkait : Ini Pesan Ortu Yang Jadi Prinsip Bos Telkom

"Untuk itu Indonesia memerlukan kemampuan terbaik untuk mendeteksi, mengidentifikasi hingga memberikan proteksi terhadap sumber daya siber yang penting itu hajat hidup bangsa dan negara," imbuhnya.

Peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Shevierra Danmadiyah mengingatkan, ada banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait keamanan siber di Indonesia. Tapi, ada kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk bertanggung jawab atas keamanan siber.
 Selanjutnya