NU Dan Muhammadiyah Berperan Dalam Mendorong Demokrasi Di Indonesia

RM.id  Rakyat Merdeka - Peran organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU tidak bisa dipandang sebelah mata dalam rangka mendorong demokratisasi di Indonesia. 

Begitu kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu'ti saat me-launching dan bedah buku Islam, Masyarakat Sipil, dan Demokratisasi: Studi Kasus Muhammadiyah dan NU di Indonesia Pasca-Suharto karya Pramono Ubaid Tanthowi ini yang digelar Jaringan Intelektual Berkemajuan (JIB).

Dalam kesempatan ini, hadir juga beberapa narasumber, di antaranya Dubes RI untuk Republik Tunisia Zuhairi Misrawi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIII Philips J. Vermonte, Wakil Kepala Abdurrahman Wahid Center UI Zacky K. Umam dan moderator Sarah Monica.

“Banyak tulisan dari para ilmuan Barat yang mengatakan bahwa Islam itu incompatible to democracy. Tapi pada konteks Indonesia, justru proponent dan mungkin bisa kita sebut tulang punggung demokrasi dan demokratisasi itu adalah ormas-ormas Islam, dua di antaranya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama,” ujar Abdul Mu’ti.

Sementara itu, Zuhairi Misrawi menyebut kehadiran NU dan Muhammadiyah yang sudah ada sebelum Indonesia ada telah memberikan corak atau langgam tersendiri terkait ekspresi keberislaman negeri ini. Dia menilai, buku Pramono ini penting sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga, mewarnai, dan menjadikan NU dan Muhammadiyah sebagai kekuatan utama untuk membangun dan mengawal negeri ini. 

Baca juga : Airlangga Dorong Kampus Cetak Wirausahawan Melek Digital

Zuhairi juga meminta izin kepada Pramono U. Tanthowi sebagai penulis buku untuk menerbitkan bukunya tersebut ke dalam bahasa Arab.

“Di Mesir itu ada Al-Azhar. Al-Azhar itu kekuatan besar yang sangat luar biasa bahkan partai politik sebesar Ikhwanul Muslimin itu tidak bisa menggantikan kekuatan masyarakat sipil seperti Al-Azhar,” ujarnya. 

Menuru dia, Muhammadiyah dan NU itu kekuatan yang sangat besar, bahkan partai politik mana pun tidak mampu melampaui kekuatan dari NU dan Muhammadiyah ini. “Maka beruntunglah negara-negara yang mempunyai kekuatan masyarakat sipil itu, karena dia bisa menjadi solusi alternatif ketika partai politik itu mengalami kebuntuan,” imbuhnya.

Pandangan lainnya disampaikan oleh Zacky Khairul Umam yang mengungkapkan perbedaan antara NU dan Muhammadiyah dengan ormas-ormas atau sosial enklave lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada keaktifan NU dan Muhammadiyah dalam menyuarakan pendidikan politik, pendidikan kewargaan, demokrasi, hak asasi manusia, dan lain sebagainya.

“Saya kira projek untuk mengabadikan pemikiran dan juga aksi dari dua tubuh besar organisasi Islam di Indonesia, dalam hal ini Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama harus terus diwujudkan,” ujarnya.

Baca juga : 16 Tahun Xynexis Berperan Dalam Membangun Siber di Indonesia

Menurut dia, JIB ini memiliki peran yang sangat aktif bukan hanya di dalam dunia penerbitan, tapi juga diseminasi intelektual dan juga jaringan yang bersifat nyata sekaligus menyambungkan antara NU dan Muhammadiyah.

Senada dengan pembicara sebelumnya, Philips J. Vermonte turut mengapresiasi kehadiran buku ini dengan berbagai catatannya. Dalam pandangan Philips, terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil dari buku ini, terutama terkait hubungan antara masyarakat sipil; Muhammadiyah dan NU dengan negara.

“Saya kira, Muhammadiyah dan NU ini agak unik dalam hubungannya dengan negara. Sepanjang yang saya ikuti terutama mungkin dalam konteks pasca ’98, tidak pernah kedua-duanya ini diametral dengan siapa pun yang sedang berkuasa. Kritis iya, tetapi dia tidak pernah menjadi sebuah kekuatan yang berusaha untuk saling menjatuhkan,” bebernya.

Menurut dia, Indonesia beruntung hubungannya NU dan Muhammadiyah dengan negara walaupun suam-suam kuku atau kritis, tetap menjadi penopang dalam berbagai hal fondasi kenegaraan kita. “Dia tidak pernah betul-betul menjadi sebuah komponen yang meruntuhkan, justru dia menjadi menguatkan,” sambungnya.

Sebagai penutup, Pramono U. Tanthowi memberikan komentar atau respons terkait buku yang ia tulis. Ia mengatakan,  buku ini diadopsi dari Tesis di Departemen Ilmu Politik saat ia menjadi mahasiswa di University of Hawai’i. 

Baca juga : Menkominfo Ajak Operator Telco Dan Lembaga Penyiaran Gaungkan Presidensi G20 Indonesia

Lebih lanjut, Komisioner KPU RI ini menjelaskan isi buku tersebut yang mana terjadi perubahan peran masyarakat sipil terutama di akhir masa Orde Baru dan Era Reformasi.

“Tidak selamanya menjadi kekuatan oposisi yang itu diperankan lama sekali sejak awal ‘90-an. Gus Dur mendirikan Fordem lalu Amien Rais menyuarakan suksesi sejak ’93, misalnya. Tapi begitu masuk Reformasi, peran-peran organisasi kemasyarakatan sipil Islam itu berubah,” paparnya. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.