Akademisi: Penamaan Nusantara Untuk IKN Momentum Kembalikan Mentalitas Bangsa

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi telah memilih Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara (IKN) baru. Pemilihan nama Nusantara ini sebagai gambaran bangsa ini yang disatukan oleh semangat persatuan sebagai benteng kokoh dari keragaman budaya, suku, etnis, bahasa dan agama. Nusantara juga menyiratkan makna cita-cita untuk mengembalikan spirit kejayaan nusantara dan mentalitas bangsa sebagai bangsa yang unggul dan berjaya seperti dahulu kala.

“Mentalitas itu yang harus terus kita bangun, karena tantangan bangsa ke depan akan lebih bervariatif dan kompleks,” ujar dosen ilmu politik Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Wachid Ridwan, di Jakarta, Jumat (28/1).

Baca juga : Cegah Spekulan Tanah Di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Ia mengatakan, mentalitas yang perlu kembali dibangun ialah mentalitas bangsa yang sama seperti pada saat para founding fathers memperjuangkan hingga memproklamirkan kemerdekaan. Menurutnya, semangat yang tercermin pada saat itulah yang perlu menjadi pijakan untuk mengembalikan mentalitas bangsa.

“Pijakan utama itu menurut saya semangat kejiwaan, semangat kebersamaan, semangat keberagamaan dan semua yang terjadi selama proses bagaimana founding fathers kita itu yang memproklamasikan kemerdekaan. Nah, spirit itulah  yang perlu kita bangun lagi,” katanya.

Baca juga : Ada Layanan Booster Vaksinasi Gratis Untuk Masyarakat Umum Di Senayan City, Ini Syaratnya

Terkait pro dan kontra Undang-Undang (UU) IKN, Sekretaris Badan Pencegahan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) ini menilai sebagai hal wajar dalam dunia demokrasi. “Saya kira dalam dunia demokrasi seperti ini, polemik-polemik yang semacam itu adalah sesuatu yang biasa. Yang penting jangan sampai ada kekerasan,” pesannya.

Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota negara bukanlah hal mudah. Bagaimana pun, UU IKN telah disahkan menjadi sebuah konsensus oleh Pemerintah. Ia menilai, masyarakat perlu mendukung dan berpartisipasi terkait kebijakan tersebut.

Baca juga : Pemerintah Manfaatkan Presidensi G20 Untuk Kembangkan Transformasi Digital

“Kita semua perlu mendukung, perlu ikut serta berpartisipasi. Yang saya maksudkan ini adalah adanya pengawasan. Jadi tetap harus ada pengawasan dan harus ada kritik yang membangun,” ungkap Wachid.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.