Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Langgar Konstitusi, KSPI Tolak Penundaan Pemilu 2024

Sabtu, 26 Februari 2022 23:40 WIB
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, menolak penundaan Pemilu 2024 yang diusulkan para elit politik yang saat ini berada di lingkar kekuasaan. 
 
Iqbal mengingatkan, para elit politik jangan paksakan penundaan Pemilu 2024. Jika itu dilakukan dikhawatirkan akan terjadi perlawanan dari rakyat atau people power. “Apabila dipaksakan untuk menunda Pemilu 2024 akan terjadinya people power,” warning Said dikutip Jumat (15/2).

Presiden Partai Buruh ini mengatakan, buruh siap mengorganisir aksi-aksi besar melawan gagasan yang bertentangan dengan konstitusi. Bahwa ide penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden, jelas melawan UUD 1945. 

Baca juga : Jadi Oposisi Tak Jamin Moncer Di Pemilu 2024

“Kita dukung rakyat turun ke jalan demi mempertahankan konstitusi. Aksi tersebut tentu saja tidak dilakukan damai dan menerapkan protokol kesehatan (prokes),” ungkapnya.

Disampaikan Said, Partai Buruh dan KSPI menolak keras ide atau gagasan dari sejumlah ketum parpol tentang penundaan Pemilu 2024 selama 1 atau 2 tahun.

Baca juga : Demokrat Ngarep Presiden Terbuka Nyatakan Tolak Penundaan Pemilu

“Penundaan Pemilu 2024 itu melanggar konstisusi. Dalam UUD 1945 sudah jelas mengatur batas masa jabatan presiden adalah dua periode. Tidak ada tafsiran lain bahwa Presiden Jokowi saat ini menjalani periode kedua yang akan berakhir di 2024,” tegasnya.

Ia mengingatkan elit politik untuk patuhi UUD 45. Kalau usulan ini lolos,  ini bakal menjadi preseden buruk bagi konstitusi di masa depan. Di mana, setiap pemimpin akan merombak konstitusi demi mempertahankan kekuasaannya. “Tetapi kami yakin, Pak Jokowi adalah demokrat sejati. Beliau juga penjaga konstitusi sejati yang tidak setuju dengan perpanjangan jabatan,” pungkasnya.[MFA]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.