Atasi Kelangkaan Minyak Goreng, Firli Dorong Pemerintah Integrasikan Sistem Neraca Komoditas

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta pemerintah segera membangun dan mengintegrasikan sistem informasi terkait dengan neraca komoditas.

Hal itu dilakukan dalam rangka mengatasi persoalan tata kelola pangan, termasuk minyak goreng. Persoalan itu antara lain, masih lemahnya transparansi dan akuntabilitas kebijakan impor, juga belum tersedianya sistem yang mendukung keterlibatan pengawasan masyarakat.

"Jadi terintegrasi dengan sistem yang mencontoh SIMBARA, kali ini untuk sistem nasional neraca komoditas," kata Firli melalui keterangan tertulis, Senin (14/3).

Baca juga : Gus Muhaimin Ingatkan Peran Besar Kiai-Nyai NU

Dia mengaku sudah menyampaikan permintaan tersebut saat rapat bersama menteri di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, beberapa waktu lalu.

Mantan Kapolda Sumsel itu menuturkan, sistem tersebut nantinya akan menyediakan data tiap saat (real time) mengenai ketersediaan dan kebutuhan pangan, mulai hulu sampai hilir.

"Kita bisa lihat, berapa kebutuhan bahan baku sawit untuk produksi dan jumlah yang dihasilkan, berapa kebutuhan dalam negeri untuk industri dan masyarakat, juga berapa yang didistribusikan," paparnya.

Baca juga : Bakrie Amanah Bagi-bagi Minyak Goreng Ke Warga Di Acara Touring Gas Tipis-tipis

Firli meyakini, melalui sistem tersebut, tata kelola pangan akan semakin baik sehingga kesalahan kebijakan serta potensi penyimpangan bisa diatasi. Pemerintah dapat menjadikan data itu sebagai dasar perumusan kebijakan produksi, impor maupun ekspor.

"Misal, terjadi situasi harus impor, dimasukkan juga datanya ke sistem itu, impor dari mana, siapa importirnya, apakah untuk konsumsi masyarakat atau industri," tutur Firli.

Dia menekankan, yang terpenting dalam sistem tersebut ialah adanya jaminan transparansi yang memungkinkan semua pihak untuk ikut mengawasi. Sistem itu, juga harus memudahkan para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

Baca juga : Sukseskan MotoGP Mandalika, Pemerintah Siapkan Hotel Terapung Berkapasitas 2.600 Orang

"Karena kalau sistem itu mempersulit, akan terjadi peluang korupsi, suap menyuap. Kalau itu terjadi akan berurusan dengan KPK, kita tangkap siapa pun juga," tegas eks Kabaharkam Polri ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.