Surati Jokowi, Pedagang Pasar Curhat Sulit Dapat Minyak Goreng Sesuai Harga Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait minyak goreng. Langkah ini dilakukan lantaran dalam beberapa minggu terakhir para pedagang pasar kesulitan belanja minyak goreng yang dapat dijual dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APPSI Sudaryono menyampaikan, pada dasarnya mengapresiasi pemerintahan Presiden Jokowi yang telah menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng.

Yakni, Rp 11.500 untuk minyak goreng curah, Rp 13.500 untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp 14.000 untuk minyak goreng kemasan premium.

Baca juga : Keliling Pasar Nglorok, Ibas Dicurhatin Emak-emak Harga Sembako Mahal

Namun, pihaknya sangat menyayangkan bahwa penentuan HET, serta distribusi barang dan aturan kebijakannya tidak merata. Serta, cenderung mengabaikan azas keadilan.

"Ketidakadilan berawal dari adanya kebijakan atas minyak goreng yang hanya untuk dijual di retail modern, sementara di pasar rakyat tidak jelas kebijakannya," ujar Sudaryanto dalam keterangannya, Rabu (9/3).

Kebijakan yang tidak merata dan cenderung mengabaikan azas keadilan ini jelas merugikan para pedagang pasar tradisional. HET yang hanya berlaku untuk kemasan minyak goreng di retail modern, membuat banyak pembeli minyak goreng bergeser ke toko retail modern.

Baca juga : Perusahaan Haji Isam Bikin Pabrik Minyak Goreng Di Kalsel

"Banyak pelanggan pasar rakyat yang akhirnya belanja di ritel modern, hal ini tentu menguntungkan peritel modern dan merugikan pedagang pasar rakyat," bebernya.

Sementara itu, stok minyak goreng di pasar tradisional tak banyak laku karena harga jualnya yang memang masih tinggi, yakni antara Rp 19.000 sampai Rp 21.000 per liter. Sudaryanto mengatakan untuk harga modal minyak goreng per liter antara Rp 17.000 sampai Rp 19.000.

"Pedagang pasar rakyat selalu menjadi pihak yang dipersalahkan setiap kali ada kenaikan harga komoditi, sementara ketika ada program subsidi dari pemerintah, tidak dilibatkan secara aktif dari sejak awal," ungkap Sudaryono.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.