Dewan Pers

Dark/Light Mode

Bamsoet Diminta Jadi Dosen FISIP Universitas Brawijaya

Selasa, 9 Agustus 2022 17:45 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) menerima jajaran Dekanat FISIP Universitas Brawijaya, di Jakarta, Selasa (9/8). (Foto: Dok. MPR)
Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) menerima jajaran Dekanat FISIP Universitas Brawijaya, di Jakarta, Selasa (9/8). (Foto: Dok. MPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo diminta menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya. Kehadirannya diharapkan bisa menjembatani sekaligus memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, antara keilmuan sosial dan politik dari sisi teori, dengan realitanya di lapangan.

Sebelumnya, Bamsoet, sapaan akrab Bambang, juga diminta menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, untuk mengajar materi kuliah seputar ekonomi dan kewirausahaan. Dia juga telah dipercaya menjadi dosen tetap dengan perjanjian di kampus FISIP Universitas Terbuka, mengajar dua mata kuliah.

"Sebuah kehormatan diundang bergabung dalam keluarga besar Universitas Brawijaya. Mempersiapkan lahirnya para ilmuan sosial dan politik yang tidak hanya kuat secara teori, melainkan juga kuat secara praktik. Tidak hanya memiliki pengetahuan tentang ilmu sosial dan politik, melainkan juga memiliki pengetahuan tentang wawasan kebangsaan," ujar Bamsoet, usai menerima jajaran Dekanat FISIP Universitas Brawijaya, di Jakarta, Selasa (9/8).

Berita Terkait : Satgas PMK Daerah Diminta Genjot Vaksinasi Dosis Pertama

Jajaran Dekanat FISIP Universitas Brawijaya yang hadir antara lain, Dekan Fisip Sholih Muadi, Wakil Dekan III Bambang Dwi Prasetyo, Ketua Badan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (BP2M) Mochammad Fauzie Said, Staf Ahli Dekan Akhmad Muwafik, Ketua Bidang Kerja Sama BP2M Novy Setia Yunas, dan Ketua Bidang Pengabdian kepada Masyarakat BP2M Irawan Saputra.

Ketua DPR ke-20 ini juga mengapresiasi dukungan jajaran FISIP Universitas Brawijaya terkait pentingnya Indonesia memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang penunjuk arah pembangunan. Hal ini, disebutnya, sejalan dengan aspirasi dari berbagai kalangan intelektual lainnya seperti Forum Rektor Indonesia hingga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bahkan juga sejalan dengan dukungan dari berbagai organisasi kemasyarakatan, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah, serta Majelis Tinggi Agama Konghucu.

"MPR dalam dua kali masa jabatan, periode 2009-2014 dan periode 2014-2019, telah membuat dua Keputusan MPR yang pada prinsipnya merekomendasikan penyusunan PPHN. MPR periode 2019-2024 telah menyelesaikan rekomendasi tersebut dengan menyelesaikan rancangan PPHN. Sekaligus memiliki terobosan hukum agar PPHN bisa dihadirkan melalui Konvensi Ketatanegaraan, yang akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia Ad Hoc yang akan dibentuk dalam Rapat Paripurna MPR RI pada awal September 2022," jelas Bamsoet.

Berita Terkait : Jokowi Dan Maruf Amin Hadiri Resepsi Pernikahan Putri Anies Baswedan

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia ini menerangkan, pada saat Indonesia dipimpin Presiden Soekarno, Indonesia memiliki Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Di pemerintahan Presiden Soeharto memiliki Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sejak era Reformasi, pola pembangunan berubah karena berdasarkan visi dan misi presiden-wakil presiden terpilih, yang dielaborasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5-10 tahun. Dampak negatifnya menjadikan tidak adanya kesinambungan pembangunan antara satu periode pemerintahan ke pemerintahan penggantinya.

Untuk menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan berbagai tantangan zaman kedepan, Indonesia perlu memiliki rencana pembangunan jangka panjang, sebagaimana negara-negara besar dunia lainnya. China, misalnya, pada periode tahun 1970-an/1980-an telah memiliki rencana pembangunan hingga tahun 2050, yakni pada saat usia kemerdekaan China memasuki usia ke-100 tahun. “Sasaran pembangunannya terdiri dari tiga tahap, China yang sejahtera, China yang maju, dan China yang modern. Tiga tahap tersebut memakan waktu 100 tahun dari mulai kemerdekaan China pada 1 Oktober 1949 hingga perayaan ulang tahun ke-100 pada 1 Oktober 2050," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengajak kalangan pendidikan tinggi untuk mengkaji urgensi menghadirkan kembali utusan golongan dalam keanggotaan MPR. Sebagaimana telah diaspirasikan oleh berbagai kalangan seperti PP Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu. Berbagai kalangan menilai, kehadiran utusan golongan bisa menjadikan MPR sebagai lembaga perwakilan yang inklusif, yang mengikutsertakan seluruh unsur dalam masyarakat Indonesia yang plural.

Berita Terkait : Bamsoet Ajak Swasta Bantu Penuhi Kebutuhan Perumahan Rakyat

"Kehadiran utusan golongan juga membuat kepentingan masyarakat yang tidak terwakili oleh partai politik dan daerah, bisa terakomodir. Termasuk golongan yang karena aturan undang-undang, hak pilih dan/atau hak dipilihnya ditiadakan. Karenanya, wacana menghadirkan kembali utusan golongan sebagai anggota MPR, merupakan wacana menarik yang perlu dielaborasi lebih jauh," pungkas Bamsoet.■