Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan pentingnya dukungan dari segenap pemangku kepentingan di bidang perumahan, baik asosiasi pengembang, sektor swasta, perbankan dan masyarakat untuk turut membangun sektor properti. Peran aktif stakeholder tersebut juga diperlukan dalam menopang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seiring dampak pandemi Covid-19 yang menurunkan daya beli, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
"Pemulihan ekonomi nasional memerlukan komitmen dari semua stakeholder untuk mendukung inovasi kebijakan yang dibuat pemerintah dalam rangka meningkatkan supply dan demand perumahan di Indonesia. Apalagi sektor properti merupakan salah satu lokomotif perekonomian dan memiliki efek berganda yang besar dalam menggerakan sektor lainnya, sehingga juga akan memengaruhi produktivitas masyarakat," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, dalam sambutan secara virtual di Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), di Jakarta, Rabu (27/7).
Baca juga : PGN Siap Penuhi Kebutuhan Gas Gasifikasi RU IV Cilacap 51 MMSCFD
Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, peran aktif asosiasi pengembang, swasta, serta perbankan sangatlah penting, mengingat dana APBN untuk perumahan juga sangat terbatas. APBN belum mampu menyelesaikan seluruh kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
"Merujuk pada APBN 2022, total anggaran perumahan sebesar Rp 33,2 triliun. Sekitar Rp 28,2 triliun diperuntukkan bagi program pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah yang dialokasikan untuk program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, subsidi selisih bunga, dan subsidi bantuan uang muka," kata Bamsoet.
Baca juga : Bamsoet Ajak Pemuda Pancasila Maluku Bangun Narasi Kebangsaan
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, jika dipersentasikan, pembangunan perumahan melalui intervensi langsung Pemerintah, hanya akan memenuhi sekitar 20 persen dari total kebutuhan perumahan. Sekitar 40 persen dari sektor swasta, dan 40 persen sisanya belum terpenuhi dan menjadi backlog perumahan.
"Pada tahun 2015, Pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah, sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan. Dari tahun 2015 hingga tahun 2021, realisasi Program Sejuta Rumah telah mencapai 6,87 juta unit rumah. Namun, angka ini belum sepenuhnya mampu menekan angka backlog perumahan," urai Bamsoet.
Baca juga : Tiket Pesawat Mahal, Pelni Ketiban Berkah
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, data Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2020 mencatat angka backlog perumahan mencapai 12,75 juta. Ironisnya, angka ini setiap tahun selalu bertambah, di tengah pertumbuhan keluarga baru yang mencapai 700 ribu hingga 800 ribu per tahun. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh tingginya angka urbanisasi.
"Saat ini, sekitar 56,7 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Diperkirakan, pada 2035, angka ini akan meningkat menjadi sekitar 66,6 persen, yang tentunya juga berdampak pada kebutuhan tempat tinggal. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat dipastikan bahwa backlog perumahan akan semakin meroket, dan tentunya akan lebih sulit diatasi," pungkas Bamsoet.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
