Wapres Ingatkan BPKH Penyelenggaraan Haji Harus Lebih Efisien

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menerima audiensi Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) beserta jajarannya di Kediaman Resmi Wapres, Senin (15/8). 

Menurut Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, kedatangan jajaran Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH ini adalah untuk melaporkan kepada Wapres mengenai pelaksanaan pengelolaan dana haji selama 5 tahun terakhir (periode jabatan 2017-2022). 

“Jadi September bulan depan mereka ini akan mengakhiri jabatannya. Tadi mereka menjelaskan kepada Wapres mengenai keuangan haji yang secara keseluruhan bagus,” terang Masduki. 

Menanggapi laporan tersebut, lanjut Masduki, Wapres pun mengapresiasi kinerja Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH periode ini, karena salah satunya berhasil memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun berturut-turut. 

Baca juga : Puan Ingatkan Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Hadapi Krisis Pertalite

“Ini merupakan salah satu bentuk prestasi bagi BPKH,” katanya. 

Namun ke depan, kata Masduki, Wapres meminta agar manajemen penyelenggaraan haji lebih efisien. Wapres melihat bahwa subsidi BPKH terhadap biaya haji selama ini cukup besar, yakni mencapai 60 persen dari total keseluruhan biaya haji. 

“Problem utama saat ini biaya haji subsidinya sudah sangat besar. Yaitu bahwa orang berhaji sekarang ini membayar sekitar Rp 40 juta rupiah, tetapi biaya haji secara total itu sekitar Rp 100 juta rupiah,” terang Masduki.

Hal ini, menurut Wapres sebagaimana dituturkan Masduki, ke depan akan menjadi masalah karena dana pelayanan masyair yang ditentukan oleh Pemerintah Arab Saudi akan terus naik. 

Baca juga : Kurangi Beban APBN, Mekanisme Penyaluran Subsidi Harus Dibenahi

“Wapres juga mendapatkan laporan bahwa manajemen pelaksanaan haji memang sudah bagus. Jadi service-nya luar biasa, padahal para jamaah haji itu sudah mendapatkan dana kembalian untuk semacam bekal,” tutur Masduki. 

Lebih jauh Masduki menjelaskan, bahwa orang yang wajib berhaji itu sesuai ketentuan agama adalah orang yang memiliki kemapuan secara finansial untuk membiayai hajinya. 

“Nah kalau disubsidi dan subsidinya mencapai 60 persen, itu bukan orang yang kuat bayar tetapi kuat (karena) disubsidi. Itu yang menjadi perhatian Wapres,” terangnya.

Namun demikian, menurut Masduki, pada kesempatan ini Wapres juga mengapresiasi BPKH yang terus mampu memberikan subsidi biaya haji karena berhasil mengelola dana haji dengan, baik seperti dengan menginvestasikannya. 

Baca juga : Peringati Hari Hutan, Upaya Pelestarian Harus Dikedepankan

“Keuangan haji itu sekarang sudah diinvestasikan sebanyak 71 persen dari seluruh dana haji yang ada. Jadi ini sudah ideal, bahkan nanti itu akan lebih banyak lagi. Harapan Wapres ke depan adalah bagaimana agar dana investasi haji itu supaya maksimal, sehingga lebih diinvestasikan untuk investasi langsung,” ungkapnya.

Terkait investasi keuangan haji ini, tutur Masduki, Wapres mengingatkan, agar BPKH harus terus berhati-hati dalam memilih jenis dan tempat investasi agar tidak terjebak dalam skema ponzi. “Apa skema ponzi itu? Gali lubang tutup lubang. Ini berbahaya sekali,” pungkas Masduki.■
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.