Akmal Malik Umbar Terobosan Untuk Dongkrak Pembangunan Di Sulbar

RM.id  Rakyat Merdeka - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Akmal Malik menemukan sejumlah permasalahan di Pemerintahan yang menjadi permasalah atau kendala dalam program pembangunan.

"Pertama, isu permasalahan yang terkait dengan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Dari hasil identifikasi, ada persoalan terkait manajemen SDM ini," kata Akmal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/8).

Menurutnya, sistem manajemen SDM belum optimal untuk menunjang kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Maka, tindak lanjutnya mengatasi hal itu, perlu dilakukannya asesmen dan pemetaan potensi pada pegawai di OPD sebagai dasar pengembangan pengembangan karir individu berbasis kompetensi.

"Selain itu perlu dilakukan manajemen talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal," katanya.

Baca juga : Lestari: Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dorong Akselerasi Pembangunan

Untuk mengawal tindak lanjut itu, lanjut Akmal, ditunjuk tim asesmen. Hasil dari asesmen digunakan sebagai dasar dalam pengembangan pegawai dan pemetaan talenta.

Permasalahan lainnya terkait dengan inovasi OPD dan optimalisasi sistem informasi. Menurutnya, inovasi OPD harus terus didorong. Sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Salah satu caranya dengan mengoptimalkan sistem informasi. Serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengelolaan kinerja organisasi.

"Untuk merealisasikan itu Pemda Sulbar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,750 miliar  untuk jaringan fiber optic yang  menghubungkan perkantoran Pemerintah Provinsi untuk menunjang kinerja pelayanan publik," ujarnya.

Baca juga : Penjabat Gubernur Sulbar Dorong Pembangunan Yang Tepat Sasaran

Selain itu, kata Akmal, untuk menumbuhkan semangat berinovasi, akan dibuat Festival Inovasi Antar-OPD. Pemda Sulbar juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi pada sistem informasi OPD yang digunakan untuk menunjang pelayanan publik.

"Sangat penting juga optimalisasi e-Government dan ditingkatnnya  indeks reformasi birokrasi SAKIP menjadi A. Kemudian memanfaatkan perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Sulbar yang  selama ini belum termanfaatkan," katanya.

Permasalahan lainnya, kata Akmal, terkait dengan aksesibilitas Sulawesi Barat. Kata dia, aksesibilitas ini sangat penting sebagai pendukung iklim investasi yang kondusif. Selain jadi  unsur penting dalam peningkatan perekonomian Sulawesi Barat.

"Harus diakui akses udara ke Sulbar masih minim," katanya.

Baca juga : Ini 3 Langkah Untuk Capai Keberhasilan Pembangunan Di Bidang Kumham

Setelah mengindentifikasi permalasahan tersebut, kata Akmal, pihaknya langsung melakukan pertemuan dengan Sriwijaya. Langkah lainnya adalah mendorong pembangunan Depo Pertamina di  Belang-Belang untuk menunjang kelancaran transportasi dan  perhubungan di Sulbar. Termasuk Avtur. Pemda Sulbar juga  membuat event skala nasional setiap minggu oleh OPD untuk membuka akses udara.

"Bentuk konkritnya, segera dibuka penerbangan langsung Jakarta-Mamuju atau Jakarta-Balikpapan-Mamuju. Selain itu telah dilakukan pertemuan dengan Pertamina pada  minggu ke-3 Juni 2022 di Jakarta. Juga telah dilakukan optimasi aset pemprov untuk digunakan sebagai pendukung pariwisata Sulbar," ujarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.