MUI Dukung Langkah Kapolri Kembalikan Kepercayaan Publik

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Deding Ishak mengapresiasi instruksi yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar jajarannya segera mengembalikan kepercayaan publik dengan mengambil tindakan-tindakan nyata. Khususnya terkait isu penyelengaraan judi, narkoba, ilegal mining, pungli, penyalahgunaan BBM dan elpiji.

"Ini harus dibasmi sampai ke akar-akarnya dan polisi harus betul-betul mengerjakan instruksi Kapolri beserta jajarannya, baik kepala satuan Kapolda maupun Kapolres, sampai ke Polsek," kata Deding Ishak dalam keterangannya, Rabu (24/8).

Mantan anggota Komisi III DPR ini mengatakan, upaya Kapolri yang akhirnya mentersangkakan Ferdy Sambo dalam kasus terbunuhnya Brigadir J, telah meningkatkan indek kepercayaan masyarakat terhadap institusinya hingga diangka 78 persen, setelah terpuruk oleh lambatnya penanganan kasus ini di angka 28 persen.

"Langkah Kapolri yang terlah mengembalikan indeks kepercayaan masyarakat ini harus dipertahankan, dengan kesungguhan seluruh jajarannya melakukan tindakan-tindakan yang nyata," ujarnya.

Maka dari itu ia meminta, seluruh isu-isu yang disampaikan Kapolri itu harus segera diberantas. Mafia, beking-beking judi yang dilakukan oknum perwira menengah dan tinggi harus berani ditindak. Kalau ada aparatnya yang melakukan itu, harus ditindak dan segera diperlihatkan kepada publik. Kepercayaan masyarakat harus dikembalikan lagi.

Baca juga : Mahfud MD Minta Pemkot Bandung Tingkatkan Kompetensi Dan Integritas Mall Pelayanan Publik

Kasus Ferdy Sambo ini, lanjutnya bagi Polri harus menjadi momentun dan bisa mengambil hikmahnya dan melakukan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negara lebih baik lagi.

"Kalau tindakan yang dilakukan hanya hangat-hangat tahi ayam, indek kepercayaan masyarakat terhadap polri bisa turun lagi," tegas tokoh politik dari Jawa Barat ini.

Dia menyebutkan, sekarang Polri sedang mendapat dukungan lagi, sebagai penegak kebenaran dan keadilan. Polri telah membuktikan  bahwa hukum itu berlaku untuk semua, dan tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kapolri telah membuktikan dengan mentersangkakan “penjahat” termasuk oknum-oknum yang level tinggi.

Dukungan bukan hanya dari masyarakat juga Presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan dan negara termasuk DPR RI betul-betul mendukung. Kapolri harus tegar,  Polri sekarang ini betul-betul dalam proses dikembalikan dan menjadi pengayom di masyarakat.

Oleh karena itu, katanya, seluruh jajaran Polri, termasuk pimpinan wilayah Kapolda dan Kapolres, harus bisa menindak jaringan judi baik darat maupun online, jaringan pengedar narkoba, para pelaku pungli, pelaku ilegal minning, penyalahgunaan BBM dan elpiji.

Baca juga : BKPRMI Dukung Sikap Tegas Kapolri Berantas Judi

"Intinya kami sangat mendukung langkah Kapolri. Instansi Polri harus kembali pada marwahnya, dan kalau ada tikusnya tidak perlu membakar lumbungnya," katanya.

Institusi Polri ini, ujarnya, harus dipertahankan, dibenahi, dan memang harus ada reformasi total. Jadikanlah peristiwa Sambo ini bisa dipetik hikmahnya, untuk menjadikan Polri betul menjadi pelayan, pelindung dan penegak hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, sesuai dengan slogan yang disampaikan Kapolri ‘Presisi’.

Presisi ini akan betul-betul terwujud kalau Polri diisi oleh orang-orang yang punya intergritas, amanah, jujur dan betul-betul bekerja untuk kepentingan negara, dan kepentingan masyarakat.

"Saya sangat percaya di tubuh Polri ini masih banyak orang-orang yang baik, amanah dan berintegritas," ujarnya.

Demikian juga masalah pungli dan ilegal minning, kata Deding Ishak telah menjadikan perusahaan yang tidak bermasalah menjadi bermasalah karena dipersulit oleh oknum Polri itu sendiri agar bisa selalu adanya setoran itu.

Baca juga : Kejagung Fokus Kembalikan Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi

"Harus ditertibkan pungutan-pungutan itu, tidak sedikit perusahaan-perusahaan tambang ini yang harus setor kepada pimpinan wilayah, Polres maupun Polda. Itu harus diawasi betul dan ditertibkan, supaya pengusaha itu bisa nyaman berusaha. Para pengusaha ini sering mengeluh oleh adanya pungutan-pungutan itu. Polri agar betul-betul bertindak sebagai pelindung, dan pengayom dan pelayan masyarakat yang benar," paparnya.

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk menindak hal-hal yang menjadi perhatin masyarakat.

"Apapun bentuknya perjudian, apakah itu darat, online semuanya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi, pejabatnya akan saya copot. Apahak itu Kapolres, Direktur, apakah itu Kapolda saya copot. Tolong itu diperhatikan. Demikian juga masalah narkoba, jangat ada yang main-main. Kalau ada yang main-main masalah narkoba, pengatur, pengedar dan pengguna, ketahuan akan saya copot. Demikian juga ilegal mining di kawasan hutan lindung dan sebagainya, tidak akan ada lagi," tegasnya.

Demikian juga, kata Kapolri, masalah penyalahgunaan BBM, Elpiji yang menjadi beban Pemerintah tolong tertibkan. Juga masalah pungli kalau ada tolong ditindak.

"Ini pertaruhan kita. Tinggal rekan-rekan milih yang mana, kalau yang tidak sanggup angkat tangan. Kalau sanggup kerjakan, Propam saya minta turun dan awasi. Sekali lagi saya tanya pada rekan-rekan, yang enggak sanggup angkat tangan? Kalau tidak ada, baik rekan-rekan sume berarti masih cinta institusi," tutupnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.