Dewan Pers

Dark/Light Mode

Pilkada Maju Ke September 2024

Ketua KPU Sepi Pendukung

Minggu, 28 Agustus 2022 06:50 WIB
Ketua KPU RI Hasyim Asyari. (Foto: Istimewa)
Ketua KPU RI Hasyim Asyari. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua KPU, Hasyim Asy’ari mengusulkan, Pilkada Serentak dimajukan jadi September 2024 dari sebelumnya November 2024. Namun, usulan Hasyim ini sepi pendukung. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

Usulan itu disampaikan Hasyim dengan pertimbangan masa waktu pergantian pemerintah dari yang lama ke baru. Menurut dia, jarak pergantian pemerintah pada 20 Oktober 2024 ke pelaksanaan Pilkada sangat dekat. Cuma sebulan.

“Kira-kira kabinetnya sudah terbentuk atau belum? Kalau perdebatan soal (hasil Pilpres) itu belum selesai, berarti stabilitas politiknya juga belum menentu,” tambahnya.

Berita Terkait : Lestari: Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dorong Akselerasi Pembangunan

Menurut dia, hal berbeda jika Pilkada digelar September 2024. Pemerintah belum berganti tangan sehingga stabilitas politik akan relatif aman.

“Presidennya masih yang ini, kabinetnya masih utuh yang ini, kira-kira kan begitu. Mau pilih yang mana, yang stabil atau tidak stabil? Kalau saya pilih yang stabil,” ungkap dia.

Di sisi lain, Hasyim berpandangan, Pilkada Serentak pada September 2024 juga berpengaruh pada kandidat calon legislatif (caleg) dari partai politik. Caleg tak perlu mengundurkan diri jika ingin mengikuti kontestasi Pilkada setelah terpilih sebagai anggota Parlemen.

Berita Terkait : Milla Nggak Sabar Latih Persib Bandung

“Kira-kira bagi caleg menguntungkan yang mana? Bagi partai menguntungkan yang mana? Gitu kan. KPU kan melayani peserta Pemilu, mencarikan jalan yang terbaik buat peserta Pemilu,” tandas Hasyim.

Usulan KPU ini ditolak mentah-mentah Partai NasDem. Ketua DPP NasDem, Saan Mustofa mengatakan, beban KPU bakal semakin berat jika Pilkada digelar September 2024. Dikarenakan harus menyelesaikan berbagai tahapan lain, seperti permohonan perselisihan hasil Pemilu.

“Lebih baik konsentrasi dulu saja dengan tahapan Pemilu yang saat ini dijalankan, daripada mewacanakan hal yang malah menimbulkan persoalan baru,” ujar Saan.
 Selanjutnya