Dark/Light Mode
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Sebelumnya
Wakil Ketua Komisi II DPR itu meminta KPU konsisten dengan kesepakatan sebelumnya.
Menurutnya, kesepakatan Komisi II DPR dengan KPU mengenai Pilpres digelar Februari 2024 agar tidak berdekatan dengan pelaksanaan Pilkada pada November. Karenanya, Pilpres yang direncanakan digelar pada Mei 2024, dimajukan pada Februari agar tidak terlalu dekat rentang waktunya dengan Pilkada pada November. Sehingga, disepakati Pilpres pada 14 Februari 2024 mendatang.
Baca juga : Lestari: Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dorong Akselerasi Pembangunan
“Kalau ditarik ke September lagi kan nanti sama saja dengan pertimbangan sebelumnya, yakni Mei ke November. Artinya, jaraknya kan sama dekatnya,” terang Sekretaris Partai NasDem DPR itu.
PDIP juga menolak usulan KPU. PDIP heran kenapa KPU bisa mengusulkan sesuatu yang sudah disepakati, sekalipun hal itu tidak melanggar aturan perundang-undangan. “Yang pasti, dalam rapat kerja Komisi II dengan Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu sudah disepakati dan diputuskan di Rapat Paripurna DPR, bahwa Pilkada dilaksanakan pada 27 November 2024,” beber politisi PDIP Junimart Girsang.
Baca juga : Milla Nggak Sabar Latih Persib Bandung
Lebih lanjut, diakuinya, pekan depan Komisi II DPR telah menjadwalkan rapat dengar pendapat bersama KPU. Pihaknya akan menunggu KPU berani mengusulkan hal tersebut atau tidak.
Warganet juga ikutan menolak usulan KPU “Usul gampang, tapi dasarnya apa? Wajar kalau sepi peminat,” tulis @poermansyah_M. “Saya heran dengan usulan KPU ini. Nggak serius gelar Pemilu,” timpal @AMYU_AMIN.
Baca juga : Hanura Ikut Dukung Petahana
Sementara, Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo mengatakan, usulan Hasyim harus disikapi dengan bijaksana. Sebab, usulan tersebut demi kepentingan stabilitas negara.
“Saya pikir usulan perubahan itu adalah bagian dari upaya mitigasi politik di akar rumput, yang rentan adanya ketegangan di saat perpindahan masa pemerintahan,” cetus dia. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
