Dewan Pers

Dark/Light Mode

KPK Diminta Usut 4 Dugaan Korupsi Di Pekanbaru

Selasa, 30 Agustus 2022 21:05 WIB
Gedung KPK. (Foto: Ist)
Gedung KPK. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Provinsi Riau (AMPR) melaporkan adanya dugaan jual beli Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di wilayah Pekanbaru, Riau. Ketua AMPR Asmin Mahdi mengatakan, ada empat poin yang dilaporan kepada Komisi Pemberantasan Morupsi (KPK).

Pertama, soal dugaan suap terkait pencapaian Opini WTP yang diraih Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintahan Kota Pekanbaru, Riau dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berita Terkait : Mahfud MD Minta Pemkot Bandung Tingkatkan Kompetensi Dan Integritas Mall Pelayanan Publik

"Kami sampaikan barang bukti ke KPK sebagai bahan awal untuk penyelidikan," kata Asmin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (30/8).

Berikutnya, laporan kedua terkait masalah pemanfaatan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terjadi di Pekanbaru. Menurut Asmin, appraisal atau penilaian terhadap PBB telah ada peningkatan.

Berita Terkait : PP Hima Persis Apresiasi dan Kawal Instruksi Kapolri Berantas Judi Online

Namun di kemudian hari pemungutannya dilakukan dengan angka yang pertama. "Diduga ada pemufakatan jahat untuk kepentingan di kalangan pengusaha dan Bapenda Pekanbaru," bebernya.

Masalah ketiga terkait pungutan liar terhadap sejumlah perusahaan wajib pajak di Pekanbaru. Terakhir, adanya masalah dalam penyaluran dana bantuan hibah dari Kementerian Pariwisata terhadap sejumlah pihak di Pekanbaru pada tahun 2021.

Berita Terkait : Yah... Separuh Laporan Cuma Masuk Kotak Arsip

Pemkot Pekanbaru mendapatkan dana Rp 8,5 miliar yang akan dibagikan ke 261 perusahaan pariwisata taat pajak. Namun, setelah dilakukan uji petik di lapangan kepada salah satu perusahaan yang berhak mendapatkan dana hibah, nominalnya tidak sesuai dengan ketentuan awal.

"Misal (perusahaan) inisial VH itu harusnya dapat Rp 190 juta namun di lapangan cuma dapat Rp 2 juta, dan kami tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan atau objek-objek vital yang taat pajak itu dilakukan hal yang sama," beber Asmin.
 Selanjutnya