BLT BBM Bisa Pertahankan Daya Beli Masyarakat

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah akan mengucurkan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,1 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan subsidi upah. Bantuan ini dikucurkan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, Pemerintah akan memberikan kompensasi kepada masyarakat dalam bentuk program perlindungan sosial apabila jadi menaikkan harga BBM bersubsidi.

Baca juga : Jokowi: Agar Daya Beli Masyarakat Lebih Baik

"Kami sedang mengkalkulasi kebutuhan kompensasi dalam berbagai program. Tentu hal ini dikaitkan dengan program perlinsos yang sedang berjalan seperti saat penanganan Covid-19," kata Airlangga.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Dia memastikan, Pemerintah fokus melindungi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. “Data analisis intelijen ekonomi menunjukkan, situasi global akan memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara. Pemerintah akan mengantisipasi ini melalui desain APBN yang melindungi kelompok rentan secara lebih efektif,” ujar Budi Gunawan.

Baca juga : Lestari Ingin Ulama Perempuan Sebarkan Nilai Kebangsaan

Dia melanjutkan, kebijakan menaikkan BBM adalah untuk mengurangi subsidi bagi masyarakat kaya. Dia yakin, kebijakan ini dapat dimengerti rakyat. Soal penolakan yang muncul, dia menganggap hanya riak-riak kecil. “Riak-riak kecil adalah wajar dan merupakan bentuk demokrasi,” tambahnya.

Komisi VII DPR menilai, kebijakan Pemerintah mengalihkan anggaran subsidi BBM menjadi bansos untuk masyarakat tidak mampu, sudah tepat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. "Bansos salah satu kebijakan yang tepat," ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno.

Baca juga : Syarief Hasan: BBM Naik, Daya Beli Rakyat Turun

Dia hanya berpesan, saat pengalihan anggaran subsidi BBM menjadi bansos, Pemerintah harus melakukan revisi Perpres 191/2014 agar menjadikan tepat sasaran. Sehingga ada payung hukum yang jelas untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan. Langkah itu perlu segera dilakukan untuk mempercepat beragam proses. Komisi VII DPR pun siap untuk melakukan pengawasan dan pengawalan pelaksanaan revisi perpres tersebut.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.