Dewan Pers

Dark/Light Mode

KSPSI: Kenaikan BBM Harus Diikuti Naiknya Upah Buruh

Minggu, 4 September 2022 17:43 WIB
Foto: Ist.
Foto: Ist.

RM.id  Rakyat Merdeka - Organisasi Massa Buruh KSPSI meminta pemerintah bersama pelaku usaha untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM jenis Pertamax, Solar dan Pertalite dengan menaikkan upah buruh di seluruh Indonesia. Permintaan ini dianggap masuk akal lantaran ekonomi masih tumbuh lebih dari 5 persen.

"Bahwa ini keputusan sudah diambil tentu sangat memberatkan masyarakat termasuk buruh, cuma kita yakini juga pemerintah sudah mempertimbangkan dengan sangat matang untuk kepentingan negara yang lebih besar. Maka itu kami meminta agar kebijakan ini perlu diikuti dengan naiknya upah buruh di seluruh Indonesia," ungkap Arnod Sihite, Wakil Ketua umum KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai, kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (4/9).

Menurut Arnod, perlu ada penyesuaian standar upah buruh di Indonesia pasca kenaikan harga BBM. Solusi itu kata dia juga mampu meredam gejolak yang bakal timbul di masyarakat.

Berita Terkait : Biar Nggak Jebol, Kenaikan Harga BBM Harus Dibarengi Pengendalian

"Kami dalam posisi tidak menghendaki adanya aksi buruh turun ke jalan karena sebenarnya itu tidak cukup memberikan solusi. Isunya bukan soal tolak atau dukung. Paling ideal saat ini adalah penyesuaian upah buruh. Itu yang kami dorong," beber Ketua tenaga kerja dan informal Pimpinan Pusat Kosgoro 1957 itu.

Selain itu, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pertambangan Indonesia itu juga memgingatkan pemerintah untuk memastikan agar bantuan sosial yang digelontorkan betul-betul tepat sasaran.

Untuk itu kelompok buruh ingin membantu pemerintah agar penyaluran bansos khusus untuk buruh bisa sampai ke masyarakat yang memang betul membutuhkan.

Berita Terkait : Kemenpora Jadikan Haornas 2022 Momentum Ajak Masyarakat Bugar

Diketahui Pemerintah menambah alokasi bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun untuk meredam dampak inflasi harga BBM pertalite dan solar naik. Bantuan itu diberikan dalam tiga bentuk.

Pertama, BLT sebesar Rp 150 ribu kepada 20,65 juta KPM. Dengan anggaran Rp 12,4 triliun, BLT itu akan diberikan selama empat bulan senilai total Rp 600 ribu.

Namun, pemerintah menyalurkan bantuan dalam dua tahap kepada KPM. Masing-masing keluarga akan mendapatkan Rp 300 ribu dalam tahap pertama. Lalu, mereka akan kembali mendapatkan Rp 300 ribu dalam tahap kedua.

Berita Terkait : BLT-nya Sebentar, Kenaikan Harganya Sepanjang Tahun

Kedua, BLT untuk pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan sebesar Rp 600 ribu. BLT itu hanya diberikan satu kali kepada 16 juta pekerja. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 9,6 triliun untuk menyalurkan BLT tersebut.

Ketiga, pemerintah memberikan subsidi menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH, sebesar Rp 2,17 triliun untuk transportasi umum, seperti ojek.
 Selanjutnya