Berapa Yang Naik Penyidikan? Zonk!

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 585 laporan dugaan korupsi di Jakarta sepanjang 2022, paling banyak dibanding daerahlain. Namun tidak satu pun yang naik ke tahap penyidikan. Alias zonk.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri memastikan setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti. Namun untuk bisa naik penyidikan, harus memenuhi sejumlah syarat.

“Laporan harus memenuhi unsur dugaan korupsi dan informasinya valid,” kata Ali. “Kalau tidak ada maka tidak bisa dilanjutkan.”

Baca juga : Pakar Hukum Pertanyakan Dasar Tuntutan Jaksa

Ali tidak merinci materi laporan apa saja yang disampaikan masyarakat kepada KPK. Namun ia memastikan mayoritas perkara yang ditangani KPK bermula dari adanya laporan.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memaparkan, sepanjang tahun 2022 pihaknya menerima 4.623 laporan dugaan korupsi melalui Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

Ribuan laporan itu diterima KPK lewat berbagai sarana. Yakni KPK Wishtle Blowing System (KWS), email, media sosial, hingga aksi demonstrasi atau disampaikan langsung lewat Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas).

Baca juga : Yang Nggak Berhak Dapat, Coret Dong...

Berdasarkan catatan yang dikantongi Johanis Tanak, laporan dugaan korupsi terbanyak berasal dari DKI Jakarta, yakni 585 pengaduan. Disusul Jawa Barat 429 laporan, Sumatera Utara 379 pengaduan, Jawa Timur 357 laporan, serta Jawa Tengah 237 pengaduan.

Namun dari total 4.623 laporan yang diterima, Johanis menyebut 363 laporan tidak memenuhi kriteria dugaan tindak pidana korupsi, sehingga diarsipkan. Sementara sisanya dilanjutkan pada proses verifikasi.

Johanis menjelaskan, dalam tahap verifikasi, pihaknya menyortir mana laporan yang memiliki unsur perbuatan pidana, melibatkan pejabat negara dan memiliki kerugian minimal Rp 1 miliar.

Baca juga : Mendag Pasang Badan

Ditambahkannya, sebanyak 4.260 laporan masuk dalam kategori dugaan korupsi. Setelah disaring, sebanyak 4.055 laporan telah selesai diverifikasi. Hasilnya, 10 laporan ditindaklanjuti di internal lembaga antirasuah.

“Dari hasil verifikasi 10 laporan diteruskan untuk ditindaklanjuti internal KPK karena berkaitan dengan tugas dan wewenang unit kerja lain di internal KPK,” terangnya.

Adapun, 10 laporan yang berhasil diverifikasi tersebut diteruskan ke beberapa unit di KPK. Di antaranya, tiga laporan diteruskan ke Biro Humas KPK.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.