Ahmad Ali: KPU Jangan Bikin Kegaduhan Baru

 Sebelumnya 
Menurutnya, usulan peng­gunaan kembali sistem propor­sional tertutup, hanya akan memperkuat sistem oligarki di dalam parpol, dan memberikan kekuatan parpol menentukan siapa yang mereka inginkan bu­kan yang masyarakat inginkan.

“Bila Indonesia kembali ke sistem proporsional tertutup maka ini mengkhianati proses reformasi,” tegas Komisi I DPRini.

Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin menilai, se­cara teknis, sistem proporsional tertutup memang memudahkan KPU. Tetapi harga yang dibayar cukup mahal. Terutama dampak kepada partai politik. Konfigurasi pencalegan partai politik akan berubah, pematangan dan kompetisi antar caleg terhenti.

“Perilaku politisi menjadi lebih elitis, dan hubungan caleg dengan konstituen hancur beran­takan. Perubahan sistem pemilu seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah,” tegasnya.

Baca juga : Partai Maunya Sistem Terbuka Seperti Sekarang

Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay juga menegas­kan, sistem terbuka sejauh ini tak mengalami kendala apapun. Rakyat menerimanya dengan baik. Sistem terbuka juga meningkatkan partisipasi publik yang berhak mengetahui dan me­nentukan siapa saja caleg yang akan duduk di parlemen.

“Kalau sudah final, sudah mengikat, sudah dipraktik­kan, kok masih mau diubah? Kelihatannya ada yang memiliki agenda besar di dalam pengujian pasal sistem pemilu ini di MK,” kata Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Namun, PDI Perjuangan justru setuju dengan sistem proporsional tertutup, dan pernah beberapa kali mengusulkannya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto me­nilai, sistem terbuka memiliki dampak buruk, yakni mencip­takan liberalisasi politik, kapi­talisasi politik, oligarki politik, hingga persaingan bebas dengan segala cara.

Baca juga : Fraksi PKS: Sistem Proporsional Terbuka Lebih Representatif Dan Demokratis

Karenanya, Kongres V PDI Perjuangan memutuskan sistem pemilu anggota legislatif dengan proporsional tertutup sudah sesuai dengan perintah konsti­tusi. Sistem ini akan mendorong proses kaderisasi parpol.

Selain itu, dia mengatakan, sistem proporsional tertutup bisa menekan biaya Pemilu, mengingat kondisi perekonomian saat ini sedang menghadapi berbagai persoalan.

“Tetapi, itu ranah DPR,” ujar Hasto usai acara Refleksi Akhir Tahun 2022 DPP PDI Perjuangan, kemarin.

Untuk diketahui, saat sambutan acara Catatan Akhir Tahun 2022 KPU di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12), Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengungkapkan kemungkinan Pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup.

Baca juga : Sebut Pemilu Bisa Pakai Sistem Proporsional Tertutup, Ketua KPU Dijewer NasDem

Bahkan, Hasyim mengimbau kepada para caleg agar tidak melakukan kampanye dini. Sebab, ada kemungkinan MK memutuskan untuk kem­bali ke sistem proporsional tertutup. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.