Dark/Light Mode

Petani Madiun Minta Firli Kawal Kebijakan Pengembangan Porang

Sabtu, 31 Desember 2022 20:21 WIB
Foto: Ist.
Foto: Ist.

RM.id  Rakyat Merdeka - Kumpulan petani di Kabupaten Madiun, Jawa Timur meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ikut mengawal kebijakan pengembangan komoditas porang.

Soalnya, produk pertanian yang digadang-gadang menjadi komoditas ekspor unggulan itu, kini mengalami banyak masalah di tingkat petani.

Mulai dari harga jual yang terus merosot, proses registrasi lahan untuk syarat ekspor yang menyulitkan petani, pangsa pasar di tingkat domestik maupun global yang belum stabil, termasuk dukungan penerapan budidaya sesuai Good Agricultural Practices (GAP).

Baca juga : Bantuan Baznas Jadi Polemik, Ganjar Perintahkan Ditarik Dan Digunakan Membantu Warga Lain

"Yang utama soal harga, anjlok parah, petani rugi karena bibit sekarang mahal, padahal katanya ekspor China sudah dibuka, tapi kok tidak naik-naik, ini ada apa sebenarnya?" kata Musyfik, koordinator petani, duli Durenan, Kecamatan Gemarang, Sabtu (31/12).

Menurutnya, biaya produksi yang dikeluarkan petani tak sebanding dengan harga jual. Meski secara kualitas hasil panen musim ini lebih bagus dibanding musim lalu, nilai tukarnya beda jauh.

Disebutkan, harga porang basah sekitar Rp.2.000 hingga Rp.3.000 per kilogram, porang kering Rp.20.000 sampai Rp. 21.000. Padahal, tahun lalu porang basah bisa mencapai Rp.15.000 dan porang kering Rp. 40.000 per kilogram.

Baca juga : Masjid Raya Al Jabbar, Cikal Bakal Perkembangan Peradaban Islam di Jawa Barat

"Kalau begini bagaimana kami kembalikan pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat), kalau bisa ada standar hargailah karena selama ini dijual ke tengkulak atau pengepul," ungkapnya.

Petani juga dipusingkan dengan persoalan administrasi pengurusan registrasi lahan. Petani harus melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan mengisi sebanyak 134 formulir.

"Banyak yang tidak ngurus karena ribet, mestinya tidak perlu dibebani urusan begini, yang kami perlukan itu pendampingan budidaya, prasarana irigasi, jalan, dan jaminan pasar," tegas Musyfik.

Baca juga : Teken MoU Dengan KPU, Kapolri Ingin Ciptakan Pemilu Yang Damai

Senada, Mohamad Suparno menyatakan, saat ini banyak aspek di sektor pertanian umbi porang yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Perhatian yang dimaksud tidak lain berupa pengembangan kebijakan yang terintegrasi mulai dari hulu sampai akhir.

"Jangan sampai petani didorong-dorong tapi pasarnya tidak jelas, jangan sampai juga ada permainan di ekspor seperti jenis (pertanian) lain," harapnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.