Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Urusan ongkos naik haji tahun ini sungguh bikin aneh dan tanda tanya. Di Arab Saudi, ongkosnya sudah diturunkan. Namun, di sini Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas justru mengusulkan agar biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) naik signifikan sebesar 76 persen.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, pekan kemarin, Yaqut mengusulkan Bipih alias biaya yang harus dibayarkan calon jemaah naik dari Rp 39.886.009,00 menjadi Rp 69.193.733,60. Sedangkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) alias biaya keseluruhan penyelenggaraan ibadah haji diusulkan naik Rp 514.888,02, dari Rp 98.379.021,09 pada 2022 menjadi Rp 98.893.909,11.
Yaqut menerangkan, BPIH ini dipenuhi dengan skema 70 persen atau Rp 69 juta dari Bipih dan 30 persen atau Rp 29,7 juta dari nilai manfaat atau hasil kelola dana tabungan haji para calon jemaah. "Pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip isthitha'ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya," kata Yaqut.
Di saat hampir bersamaan, Perwakilan Kementerian Haji dan Umrah untuk Layanan Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Amr bin Reda Al Maddah mengumumkan, biaya paket haji pada 2023 lebih murah 30 persen dari tahun sebelumnya. Artinya, terjadi penurunan biaya haji yang signifikan di Saudi.
Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Eko Hartono menerangkan, penurunan biaya paket haji ini berlaku untuk jemaah domestik. Biayanya turun dari semula 5.666 riyal atau sekitar Rp 22 juta, menjadi 3.900 riyal atau sekitar Rp 15 juta.
Baca juga : SIM Keliling Jakarta 21 Januari, Cek Di Sini Lokasinya..
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menjelaskan, paket layanan haji adalah layanan selama tinggal atau wukuf di Arafah, kemudian ke Muzdalifah, dan kembali ke Mina. Tahun lalu, biayanya mencapai 5.656 riyal. Pihak Kemenag melobi Pemerintah Saudi agar biaya paket layanan tersebut menjadi 4.632 riyal atau sekitar Rp 19 juta.
Soal usulan Yaqut, Hilman menerangkan, kenaikan Bipih yang signifikan terjadi karena perubahan skema prosentase komponen Bipih dan nilai manfaat dalam BPIH. Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi 70 persen Bipih dan 30 persen nilai manfaat.
"Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus habis," terang Hilman, seperti dimuat kemenag.go.id.
Menurutnya, penggunaan dana nilai manfaat sejak 2010 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan. Pada 2010, nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal yang diberikan ke jemaah hanya Rp 4,45 juta. Sementara Bipih yang harus dibayar jemaah sebesar Rp 30,05 juta. Komposisi nilai manfaat hanya 13 persen, sementara Bipih 87 persen.
Dalam perkembangan selanjutnya, komposisi nilai manfaat terus membesar menjadi 19 persen (2011 dan 2012), 25 persen (2013), 32 persen (2014), 39 persen (2015), 42 persen (2016), 44 persen (2017), 49 persen (2018 dan 2019). Karena Arab Saudi menaikkan layanan biaya Masyair secara signifikan jelang dimulainya operasional haji 2022 (jemaah sudah melakukan pelunasan), penggunaan dan nilai manfaat naik hingga 59 persen. "Kondisi ini sudah tidak normal dan harus disikapi dengan bijak," jelasnya.
Baca juga : China Rayakan Tahun Kelinci, Vietnam Tahun Kucing, Kok Beda?
Nilai manfaat, lanjut Hilman, bersumber dari hasil pengelolaan dana haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karenanya, nilai manfaat adalah hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk lebih dari 5 juta yang masih menunggu antrean berangkat. Mulai sekarang dan seterusnya, nilai manfaat harus digunakan secara berkeadilan guna menjaga keberlanjutan.
"Tentu kami juga mendorong BPKH untuk terus meningkatkan investasinya baik di dalam maupun luar negeri pascapandemi Covid-19 ini, sehingga kesediaan nilai manfaat lebih tinggi lagi," tambahnya.
Jika komposisi Bipih dan nilai manfaat masih tidak proporsional, maka nilai manfaat akan cepat tergerus dan tidak sehat untuk pembiaayaan haji jangka panjang. "Jika komposisi Bipih (41 persen) dan nilai manfaat (59 persen) dipertahankan, diperkirakan nilai manfaat cepat habis. Padahal jamaah yang menunggu 5-10 tahun akan datang juga berhak atas nilai manfaat," urainya.
Untuk itulah, kata Hilman, Pemerintah, dalam usulan yang disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat Raker bersama Komisi VIII DPR, mengubah skema menjadi Bipih 70 persen dan Nilai Manfaat 30 persen. "Mungkin usulan ini tidak populer, tapi Pak Menteri melakukan ini demi melindungi hak Nilai Manfaat seluruh jemaah haji sekaligus menjaga keberlanjutannya. Ini usulan Pemerintah untuk dibahas bersama Komisi VIII DPR. Kita tunggu kesepakatannya, semoga menghasilkan komposisi paling ideal," tutupnya.
Di dunia maya, warganet ramai-ramai protes usulan kenaikan ini. Segala penjelasan Kementerian Agama, tidak bisa memuaskan mereka. Mereka tetap tidak terima jika ongkos haji naik melonjak tinggi.
Baca juga : SIM Keliling Jakarta 17 Januari, Cek Di Sini Lokasinya..
"Kenapa untuk ibadah haji ini jadi terkesan dipersulit ya? Yang seharusnya terjangkau malah makin mahal," keluh @dodongkalhaneut.
Akun @TheRzIOne resah dengan rencana kenaikan ini. Dia pun meminta agar pelaksanaan haji tidak lagi diatur pemerintah, tapi secara mandiri seperti umrah.
Sedangkan @bakanosan1 membanding-bandingkan ongkos haji di Indonesia dengan di negara lain. "Negeri seberang saja nggak naik. Emang anomali nih," tulisnya.
"Di era informasi terbuka sekarang, mudah temukan anomali harga yang hubungannya sama negara lain. Saat paket haji justru lebih murah, eh biaya haji malah dinaikkan Rp 29 juta," timpal @blank0429.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
