Digarap Kejagung 9 Jam, Menkominfo Johnny G Plate Dicecar 51 Pertanyaan

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate telah merampungkan agenda pemeriksaannya sebagai saksi, dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan pendukungnya di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa (14/2) malam.

Terkait hal ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Kuntadi menyebut, dalam pemeriksaan yang berlangsung sembilan jam, pihaknya melempar kurang lebih 51 pertanyaan.

Baca juga : Digarap Kejagung 9 Jam, Menkominfo Johnny G Plate Konpers, Begini Isinya...

“Pemeriksaan dimulai jam 9 pagi, semuanya berjalan dengan lancar. Ada 51 pertanyaan yang kita sampaikan. Semuanya dijawab dengan baik dan kooperatif,” kata Kuntadi.

Menurutnya, Johnny diperiksa sesuai kapasitas yang bersangkutan sebagai Menkominfo dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan Badan Layanan Umum (BLU) BAKTI Kominfo, yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Baca juga : Jelang Magrib, Menkominfo Johnny G Plate Belum Kelar Digarap Kejagung

“Selain itu, kita juga memeriksa dan mendalami fungsi dan tugas beliau selaku pengguna anggaran. Tentunya, kita mendalami terkait dengan evaluasi pertanggungjawaban dan perencanaan. Selaku PA, beliau memiliki kewajiban dan tugas untuk mengevaluasi dan mengawasi penggunaan anggaran di satuan kerja di bawahnya,” jelas Kuntadi.

Selain Johnny, ada lima saksi lain yang digarap Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Baca juga : Kejagung Batal Periksa Johnny G Plate Dalam Kasus Dugaan Korupsi BTS

Kelima saksi itu, didominasi oleh para direktur perusahaan. Mereka adalah K selaku Direktur PT Elabram System, DA pihak swasta, TSBK Direktur PT Menara Cahaya Telekomunikasi, DB Direktur PT Telnusa Intracom, dan WLDirektur Penjualan PT ZTE Indonesia.

“Enam orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, Selasa (14/2). ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.