Tolak Penundaan, DMI NTB Dorong Muktamar VIII DMI Tetap Digelar Tahun Ini

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) NTB Dr. Ir. H. Mashur, MS mengungkapkan rasa  ketidakpuasannya atas hasil Rapimnas PP DMI yang berjalan kurang memberikan rasa kekeluargaan saat ditemui di Mataram, Selasa (28/3).

Selain itu, dia menyoroti soal sikap yang ditunjukkan PP DMI di tengah penyelenggaraan Rapimnas 6 Maret 2023. Menurutnya, bila PP DMI berbeda pendapat dengan PW alangkah bijaknya dicarikan solusi terbaik bersama dan tidak bersikap reaktif.

"Saya melihat banyak dinamika yang terjadi seharusnya direspon dengan bijak mengapa ada PW yang mengusulkan Muktamar sesuai AD/ART.  Rapimnas kemarin kurang membangun rasa kekeluargaan. Contohnya, ada PW yang dipanggil maju ke depan dan duduk tersendiri. Dalam kondisi seperti itu sudahkah kita bayangkan bagaimana perasaan seseorang yg diperlakukan seperti itu? Kita ini pengurus DMI bekerja Lillahitaala. Ini  kurang rasa kekeluargaan," ujar Mashur. 

Hal lain pihak DPP kurang mengapresiasi kinerja DMI di wilayah dan daerah. Untuk diketahui kinerja DMI berjenjang sesuai dengan tingkatannya. 

Baca juga : Ketua DMI Jabar Mendesak Muktamar DMI Ke-VIII Tetap Di Gelar Tahun 2023

"Bagi kami di wilayah semua itu dilakukan dengan tulus hati dengan mengharapkan ridho Allah. Coba dibayangkan seperti PW DMI NTB sejak 35 tahun kepengurusan DMI tidak pernah mendapat biaya operasional dari Pemerintah tapi semua semua program berjalan dengan baik meskipun belum optimal. Semua biaya menjalankan rodab organisasi dari swadaya murni," tambahnya.

Dia berharap PP DMI lebih arif lagi dalam menanggapi masukan-masukan PW untuk kemajuan organisasi, termasuk soal rekomendasi pelaksanaan Muktamar VIII tahun ini.

"Responnya beragam tetapi terpenting solusinya harus dibahas bersama, tetapi jangan reaktif seperti ini," tegas Mashur.

Dia berharap ke depan PP DMI lebih banyak lagi membuka ruang diskusi dengan semua PW dalam menerima masukan. Serta menghimbau agar PP DMI mengacu pada AD/ART terkait pelaksanaan Muktamar VIII.

Baca juga : DMI Maluku Utara Dorong Segarakan Muktamar VIII

Seperti diketahui, masa kepengurusan PP DMI 2017-2022 telah berakhir pada November 2022. Perpanjangan masa periode satu tahun berlangsung mulai dari November 2022.

Oleh karena itu, sejumlah PW DMI merekomendasikan untuk melaksanakan Muktamar DMI VIII  November 2023 dikarenakan masa pandemi covid-19 telah usai.

Namun, pada Rapimnas 6 Maret 2023, PP DMI memutuskan Muktamar usai Pemilu 2024 mendatang. 

Keputusan itulah yang kemudian ditanggapi oleh sejumlah PW DMI yang menganggap pengurus yang telah selesai masa jabatan  dan bagi berapa PW tidak bisa menjalankan sejumlah kerja sama dengan pihak lain, karena legalitas.

Baca juga : DMI Sumbar Dorong Pimpinan Pusat Gelar Muktamar 8 Juli Tahun Ini

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RMid. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.