Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan dukungannya terhadap pembangunan 3.000 hektar bendungan dan jaringan irigasi di Kabupaten Aceh Tamiang serta 11.950 hektar bendungan dan jaringan irigasi di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
Kedua bendungan dan jaringan irigasi ini sangat diperlukan karena sektor pertanian masih mengandalkan tadah hujan dan kerap dilanda kekeringan saat musim kemarau.
Selain itu, debit air dari sungai Krueng Baro yang menjadi sumber air utama di Baro Raya, Kab. Pidie, saat ini sudah tidak lagi memadai.
Baca juga : Menhub Jempolin Skuter Listrik Hasil Konversi Diekspor ke Eropa
"Perlu dilakukan upaya percepatan melalui koordinasi dengan Kementerian PUPR. Keberadaan bendungan dan irigasi tidak hanya berdampak pada perbaikan ekonomi masyarakat petani, tetapi ternyata juga mengatasi masalah sosial lainnya," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (7/6).
Menurut Pj. Bupati Pidie, Wahyudi Adisiswanto, dan Pj. Bupati Aceh Tamiang, Meurah Budiman, yang datang secara langsung menemui Moeldoko, ketiadaan sumber air dan sistem irigasi teknis yang memadai untuk lahan pertanian menyebabkan penurunan produktivitas ekonomi masyarakat yang 60 persennya berprofesi sebagi petani.
Dengan kerugian yang dialami para petani, sejumlah masalah sosial, seperti pengangguran, kemiskinan, hingga tindak kriminalitas dan kekerasan juga mengalami peningkatan signifikan.
Baca juga : Di Provinsi Jatim, Elektabilitas Prabowo Tinggalkan Ganjar
"KSP pernah turut terjun menyelesaikan permasalahan di Wadas, Jawa Tengah, yang juga memiliki permasalahan lahan dan permasalahan sosial. Saya pikir skema yang sama juga bisa diperlakukan di Aceh," imbuh Moeldoko.
Sementara itu, Moeldoko berpesan bahwa Presiden Jokowi selalu menekankan tentang penyelesaian berbagai proyek strategis nasional (PSN) hingga tahun 2024 mendatang.
Disamping itu, Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bekerja melayani masyarakat hingga akhir masa kepresidenan Jokowi.
Baca juga : PSI Jempolin Pj. Gubernur Heru Bongkar Puluhan Ruko Serobot Fasilitas Umum Di Pluit
"Pemerintahan efektif kita hanya tinggal 1,5 tahun saja. Ada perintah dari Presiden untuk mengevaluasi PSN agar selesai semua di tahun 2024. Namun tidak dipungkiri ada beberapa proyek besar yang tidak bisa terselesaikan tahun 2024 karena butuh waktu lama. Oleh karenanya, kita harus tetap bekerja memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," pungkas Purnawirawan Panglima TNI tersebut.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
