Cipayung Plus: Sejak Awal Dibentuk KPK Perlu Evaluasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Menguatnya perdebatan terhadap rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang KPK di tengah-tengah masyarakat telah menimbulkan kontradiksi pada substansi dari rencana revisi UU itu sendiri. Hal tersebut disampaikan para ketua Aliansi Cipayung Plus melalui keterangan tertulisnya, Rabu malam (11/9). 

Baca juga : Waspada, Beredar Surat Palsu Seleksi Pegawai KPK di Bali

"Pada dasarnya, KPK dibentuk tidak hanya untuk membui para pelaku korupsi. Namun juga untuk menciptakan rasa jera dan penerapan proses hukum yang berkeadilan," kata tulis keterangan tersebut.

Baca juga : Disuntik Terus Sejak 2015 Duh, BPJS Kesehatan Tekor Lagi

Di sisi lain, Aliansi Cipayung Plus juga mengungkapkan bahwa sejak awal KPK dibentuk masih terdapat berbagai evaluasi yang harus dilakukan. "Hal itu tentunya untuk memperbaiki tubuh KPK itu sendiri. Baik dari landasan hukum lembaga maupun landasan kerjanya."

Baca juga : Tinjau Pulau Samosir, Jokowi Naik KM Ihan Batak

Aliansi Cipayung Plus merupakan aliansi gabungan dari sejumlah organisasi kemahasiswaan. Di antaranya HMI, PMII, GMNI, PMKRI, GMKI, IMM, KMHDI, dan HIKMAHBUDHI. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.