Disuntik Terus Sejak 2015 Duh, BPJS Kesehatan Tekor Lagi

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tekor lagi. Tahun ini saja, BPJS Kesehatan defisit 28,5 triliun. 

Padahal, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sering memberikan suntikan modal kepada BPJS Ke¬sehatan untuk menambal defisit anggaran. 

Dalam catatan Kementerian Keuangan, sejak 2015-2018, total dana yang disuntikkan ke BPJS itu Rp 25,7 triliun. Suntikan sebesar itu ternyata belum bisa menutup defisit. 

Hal itu diakui, Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso. Kata Kemal, tahun 2019 BPJS Kesehatan berpotensi defisit keuangan Rp 28,5 triliun. 

“Estimasi kita pada current running seperti ini Rp 28,5 triliun. Ini carried dari tahun lalu Rp 9,1 triliun plus yang ada tahun ini Rp 19 triliun,” kata Kemal di gedung DPR, Jakarta, kemarin. 

Untuk menambal anggaran yang tekor, kata Kemal, iuran kepesertaan dinaikkan, perbaikan sistem layanan kesehatan hingga meningkatkan pengawasan risiko. 

Baca juga : Dana Desa Terus Naik, Pengangguran Terus Turun

Diketahui, defisit keuangan BPJS Kesehatan tercatat tahun 2014 sebesar Rp 1,9 triliun, pada 2015 menjadi Rp 9,4 triliun. Pada tahun 2016, defisitsedikit mengecil menjadi Rp 6,4 triliun. Pada tahun 2017 tercatat defisitnya melonjak menjadi Rp 13,8 triliun. Sedangkan di tahun 2018 atau tahun kemarin defisitnya melesat ke angka Rp 19,4 triliun. 

Sejak tahun 2015, Kementerian Keuangan pun rutin menyuntik modal untuk menambal defisit, dengan rincian pada tahun 2015 diberikan suntikan Rp 5 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 6,8 triliun, pada tahun 2017 sebesar Rp 3,6 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp 10,3 triliun. Jika ditotal maka jumlahnya Rp 25,7 triliun. 

Warganet heran dengan BPJS yang selalu tekor meski disuntik anggaran yang super besar. Spekulasi dan pendapat netizen macammacam. 

Mimi Item misalnya menuding anggaran BPJS tekor karena dana yang disuntikan pemerintah untuk membayar utang ke bank. 

“Ya iyalah tekor. Buat bayar utang yang diagunkan ke bank, bayar operasional termasuk gaji mereka, sisanya buat pasien ya tekorlah aneh... Harusnya potong 50% semua gaji karyawannya,” ujarnya. samosir.project2 berpendapat tekornya BPJS Kesehatan karena gaji yang diperoleh elite hingga karyawan sangat besar. 

“Gajinya kegedean kali. Gaji 2 bosnya berapa x iuran per orang tiap bulan? Trus kalau ada bonus, thr, kenaikan gaji. Melek aja bu. Kedua ada transaksi fiktif gak? Audit aja selesai,” katanya. 

Baca juga : MPR Pingin Kayak Dulu, Punya Kewenangan Terbitkan GBHN

Sementara, Ksatria Madangkara menduga ada permainan di dalam pengelolaan BPJS Kesehatan sehingga dana yang ada bukan untuk membayar tetapi di korupsi. 

“Dana BPJS dimain-mainkan Bu. Coba bener-bener diaudit internal maupun RS yang join dengan BPJS. Busuk semua mereka. Banyak akalakalan. 

Di lapangan banyak yang mengeluh. Dana ratusan T mungkin separuh yang betulbetul berfungsi sesuai peruntukan. Sisanya akal-akalan,” tuding dia. Karena tercium bau permainan, Ahmad Asputra mendesak BPK dan KPK turun tangan dalam menangani kasus tekornya BPJS. 

“Audit semua duit masuk dan duit keluarnya.. Dari sana kelihatan uangnya banyak di makan siapa??? Audit juga sistem penggajian pegawainya, kerja cuma ngumpulin uang rakyat ko gajinya gede amat, gak sebanding dengan kerjanya.” Junaedi Dedi berpendapat tekornya BPJS karena salah kelola. 

Untuk itu, dia menyarankan semua pejabat dan direksi diganti dengan yang lebih baik. “Ganti aja jajaran direksi BPJS. Ga becus kerja... Cuma mau gajihnya doing,” harap dia. 

Sama, Agus.yanto juga mendesak agar semua dirut dan direksinya diganti dengan figure yang bersih dan mempunyai kredibilitas yang baik. 

Baca juga : Cak Imin Akan Didapuk Jadi Ketum PKB Lagi

“Ganti aja dirut BPJS nya dan benahi pembukaannya serta penagihannya,” katanya. Tetapi, lanjut Reefooh Wae, kalau memang BPJS ini menyusahkan lebih baik dibubarkan saja. 

“Bagusnya bubarkan saja BPJS kalau nyusahin semua pihak, pemerintah, masyarakat, rumah sakit, pegawai kesehatan, semua susah, hanya politikus populis saja yang untung,” anjurnya. Andry Hendra menimpali. Katanya, usulan agar membubarkan BPJS perlu dipikirkan jika memang membuat pemerintah susah. “Dibubarin aja,” kata dia, disambar Bre27100. “Iya.Bubarkan BPJS.” 

Berbeda, Agus Kurniawan justru tekornya anggaran BPJS masih dalam tahap wajar. “Kalau tekor yaw ajar. Iuran cuma puluhan ribu. Sedangkan biaya berobat setidaknya ratusan ribu, bahkan bisa satusan juta perorang.” Silviana juga mengatakan hal yang sama. Kalau tekor ya sudah selayaknya karena BPJS itu kan fasilitas buat membantu kesehatan masyarakat. 

“Kalau yang gak tekor itu ya asuransi yang dikelola swasta, sebab premi asuransi jauh lebih besar dari iuran BPJS. Kalau pemerintah gak mau tekor maka tutup aja BPJS nya. Cuma kalau tekor nya berlebihan ya harus diusut /diaudit dengan benar. Bila ada yang korup harus dimiskinkan dan kasih hukuman maximal,” anjurnya. 

Dimas Mahardika juga memaklumi jika tekor karena pesertanya malas membayar premi. “Abis berobat gak bayar iuran lagi,” imbuhnya. Bahkan, tambah Ham Jayo jumlah yang rajin bayar premi lebih sedikit daripada yang sakit dan mengeklaim BPJS. “Di sana tekornya,” tuntasnya. [REN]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.