Pj Gubernur Ungkap Lima Tantangan Provinsi Sultra

RM.id  Rakyat Merdeka - Acara serah terima jabatan (Sertijab) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Ali Mazi kepada PJ. Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, yang pernah menjabat sebagai Kapolda Sultra pada tahun 2016-2028, berlangsung khidmat.

Sertijab bertempat di Aula Pola, Kantor Gubernur Provinsi Sultra, Jumat (8/9).

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi mengatakan, berdasarkan pemetaan dan analisis sementara yang dilakukan, terungkap beberapa tantangan di Provinsi Sultra yang perlu menjadi perhatian dan fokus kerja bersama.

Baca juga : Ganjar Dilepas Dengan Peluk Tangis Rakyat

Kelima tantangan yang dimaksud, pertama, berdasarkan data Badan Pusat Statistik terjadi lonjakan angka kemiskinan di sultra periode Maret 2023 sebesar 11,43 persen.

Kedua, Provinsi Sultra memiliki SDA mineral yang kaya. Namun demikian, berdasarkan data Kementerian ESDM dan KPK ditemukan sejumlah persoalan, di antaranya beberapa perusahaan tambang ditemukan tidak taat administrasi, perizinan, maupun pajak, termasuk potensi konflik sosial mengenai ketenagakerjaan dan lahan dengan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, tantangan ketiga yang perlu dibenahi di Sultra yaitu lemahnya pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal berupa bangunan dan akses jalan.

Baca juga : Usbat Ganjar Ajarkan Warga Tentang Amalan Sunah Bulan Muharam

"Selain itu, adanya keterlambatan dan kekurangan volume pekerjaan dalam pengerjaan irigasi dan jaringan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," kata Andap Budhi.

Kemudian, lemahnya pengelolaan aset tetap Pemda yang ditujukan dengan adanya kehilangan aset, kerusakan aset serta permasalahan administrasi barang habis pakai.

Tantangan keempat, berdasar Musrenbang Sultra tahun 2023, terdapat empat aspek permasalahan dan isu strategis yang masih menjadi pembahasan utama.

Baca juga : PKB Hengkang, Prabowo Akan Kehilangan Suara Di Jateng Jatim

Keempatnya yajnu pembangunan manusia, pemulihan perekonomian daerah dan penanggulangan kemiskinan, tata kelola pemerintahan.

"Hingga peningkatan kapasitas infrastruktur dasar dan wilayah terutama infrastruktur penunjang sektor unggulan," tuturnya.

Tantangan kelima yakni soam Pemilu 2024. Hasil evaluasi Bawaslu, terdapat potensi kerawanan dalam proses tahapan Pemilu 2024, yakni praktik politik uang, potensi isu sara, yang ditunggangi kelompok kepentingan tertentu yang dapat memicu konflik sosial dengan mengadu domba kesukuan dan atau agama yang berujung konflik sosial. Selain itu netralitas ASN dalam Pemilu 2024.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.