Ketua DPRD Sultra Minta Forkopimda Sukseskan Program Data Desa Presisi

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdurrahman Saleh mendukung terobosan Penjabat (Pj) Gubernut Sultra, Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto, soal Program Data Desa Presisi (DDP).

Pihaknya akan membuat dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang DDP, agar program tersebut dapat berjalan di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sultra.

"Kami mengapresiasi upaya Pj Gubernur Sultra dalam membangun data dasar, melakukan pembangunan berdasarkan data. Kami akan membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait DDP, agar program ini dapat berjalan di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sultra," ujar Saleh dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pj Gubernur, serta Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sultra, di Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Jumat (29/9).

Selain pimpinan DPRD dan Kepala Daerah se-Provinsi Sultra, rakor tersebut juga diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat I dan II, serta Pelaksana Harian (Plh) Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Imelda.

Baca juga : Keluarga Besar Putra Putri Polri Dukung Ganjar Pranowo Presiden 2024

Turut hadir, penggagas DDP yang juga Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB, Sofian Sjaf; pejabat BRIN, Yurike P Marpaung; serta sejumlah akademisi. Selain membuat Perda, Saleh juga mengajak Forkopimda tingkat I dan II untuk mendukung Program DDP.

Menurut dia, kehadiran DDP akan membuat pembangunan di Provinsi Sultra berjalan secara terencana, terukur, tepat sasaran, serta berkesinambungan.

"Situasi pandemi Covid-19, mengajarkan kita tentang pentingnya data. Selain bermanfaat bagi percepatan dan pemerataan pembangunan, kehadiran data yang akurat juga bermanfaat bagi percepatan dan akurasi pemberian bantuan kepada masyarakat," ucap politisi PAN ini.

Dia menambahkan, kehadiran DDP di Provinsi Sultra juga akan mempercepat sejumlah program prioritas Pemerintah Pusat. Di antaranya, urai dia, pengendalian inflasi, penuntasan kasus kemiskinan ekstrem, serta penurunan angka stunting.

Baca juga : Ketua MK Minta Tidak Dikaitkan Ke Gugatan Usia Capres/Cawapres

"Dalam melakukan perencanaan, kita harus menggunakan pendekatan akademik dan produktif. Kalau datanya bagus, perencanaan dan hasilnya juga akan bagus," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sultra, Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto menginstruksikan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sultra, mengadopsi Program DDP, yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara (Kolut).

Menurutnya, data tersebut akan menjadi basis kebijakan pembangunan di segala bidang.

"Kita akan melanjutkan Program DDP di Kabupaten Kolaka Utara. Insya Allah tahun depan, kita dapat melaksanakannya di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Sultra," ujar Andap.

Baca juga : Peran PLN UID Jakarta Raya Sukseskan Spouse Program KTT ASEAN di TMII

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham ini juga meminta dukungan DPRD Provinsi Sultra, agar formulasi DDP masuk dalam agenda prioritas tahun 2023. Dengan begitu, program tersebut memiliki aspek legalitas dalam proses implementasi ke depan.

"Kita berjuang bersama, untuk melahirkan Perda tentang penyelenggaran pemerintahan daerah berbasis data presisi. Sangat berharap, mula hari Senin, 2 Oktober 2023, sudah dapat dikomunikasikan secara intensif ke Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sultra, dan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, untuk membantu mengonstruksikan legal drafting," pinta mantan Kapolda Sultra ini.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.