Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Caleg Perindo Depok Ini Minta Kemendikbud Selesaikan Persoalan PPDB

Minggu, 13 Agustus 2023 12:55 WIB
Aksi tolak PPDB. Foto: Istimewa
Aksi tolak PPDB. Foto: Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Politisi Partai Perindo Gaffar Rizani mempersoalkan polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Gaffar menilai, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak mampu mengambil langkah strategis dalam menuntaskan persoalan PPDB.

"Setiap tahun pada proses PPDB kita selalu dengar masalah pada sistem tersebut. Bahkan ada beberapa orang tua calon siswa dan calon siswi sampai harus melakukan aksi demonstrasi. Tentu itu merupakan preseden buruk bagi sistem pendidikan di Indonesia," kata Gaffar, dalam keterangannya, Minggu (13/8). 

Politisi muda Perindo ini menyebut, polemik yang terjadi pada saat proses PPDB di perkotaan diduga kuat lantaran terjadinya penggelembungan jumlah siswa oleh permainan para oknum pemerintahan, penyelenggara pendidikan, pejabat daerah, hingga aparat diluar penerimaan siswa baru jalur resmi atau PPDB Online,

Baca juga : PalmCo Diyakini Mampu Kalahkan Perusahaan Sawit Terbesar Di Asia

Ia menjelaskan, penerimaan siswa baru jalur resmi atau PPDB Online meliputi empat kriteria. Yakni pertama jalur prestasi. Kedua afirmasi masing-masing kuota 15 persen, selanjutnya jalur perpindahan tugas orang tua dengan kuota 5 persen. Terkahir jalur zonasi yang memiliki kuota 65 persen.

Menurutnya dari keempat komposisi yang menjadi standar PPDB sistem online tak pernah selesai permasalahannya.

Ditambah adanya "jalur siluman" (offline) atau banyak dikenal dengan jalur optimalisasi. Modusnya dengan melibatkan oknum-oknum melakukan praktik jual beli bangku siswa sekolah. 

Baca juga : Urusan Cawapres, Koalisi Anies Buntu

"Adanya indikator suburnya kegiatan transaksional jual beli kursi yang mengarah kepada tindak pidana korupsi (tipikor) secara terstruktur," tambahnya.

Gaffar Rizani menilai, hal ini tidak terlepas dari lemahnya pengawasan, pengendalian serta kebijakan yang tidak terukur.

Terlebih kurangnya sekolah negeri khususnya di perkotaan sehingga penyerapan jumlah siswa tidak maksimal, Gaffar yang juga Caleg Kota Depok itu berharap, Pemerintah Pusat dan Daerah bersinergi menyelamatkan sistem pendidikan dari tangan oknum pejabat-pejabat yang memiliki mental korup. Karena sistem pendidikan merupakan fundamental.

Baca juga : Menpora Minta Tim Review Petakan Potensi Emas Di Asian Games

"Sebagai stakeholder Kemendikbud dapat berkolaborasi dengan Kepala Daerah dan Dinas Setempat untuk segera mungkin mencari solusi guna menyelesaikan polemik PPDB yang terus berulang," papar dia.

Gaffar Rizani juga mendorong kepada aparat penegak hukum untuk menghentikan dugaan mengenai suburnya praktik korupsi, pungli, dan Gratifikasi pada proses PPDB.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.