Dark/Light Mode

Khawatir Dipolitisasi, TPN Ngarep Pembagian Bansos Ditunda

Minggu, 31 Desember 2023 15:48 WIB
Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis. Foto: Istimewa
Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis. Foto: Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mempertanyakan urgensi pemberian bantuan sosial di masa kampanye terbuka.

Anggota Tim Hukum TPN, Todung Mulya Lubis khawatir bansos dijadikan alat kepentingan politik dan menguntungkan peserta Pemilu tertentu.

"Ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu. Padahal, bansos ini adalah program Pemerintah dan seharusnya kredit diberikan kepada semua pihak yang berkontestasi dalam Pilpres kali ini. Namun, persepsi publik bisa mengarahkan bahwa bansos ini adalah kebaikan hati yang menguntungkan paslon tertentu," kata Todung, Sabtu (30/12/2023).

Baca juga : Kebakaran Di Jelambar Jakbar, 23 Mobil Pemadam Dan 102 Personel Diterjunkan

Menurut pengacara senior ini, penundaan pemberian bansos bisa dilakukan untuk menjaga fairness dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Kami memang mengatakan bahwa kalau kondisi seperti ini, demi menjaga fairness (keadilan) dalam kontestasi politik penundaan pembagian bansos bisa menjadi pertimbangan sampai proses pilpres selesai," ujar Todung.

Todung juga mengatakan bahwa kebijakan penundaan bansos ini tidak popular karena akan dianggap merugikan rakyat.

Baca juga : Lagi, PSSI Proses Naturalisasi Pemain Asal Belanda

"Kami menyadari hal ini dan karena itu kami sangat hati-hati mengatakan bahwa gagasan penundaan bansos ini bukan saja demi fairness dalam Pilpres, tetapi juga agar ada level playing field yang sama. Inipun masih dalam konteks public policy," ujarnya.

Menurut Todung, penundaan pemberian bansos ini harus menjadi seruan publik. TPN juga memastikan bahwa seruan ini hanya menunda.

Bukan meniadakan bansos yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Baca juga : Pelanggan Bernapas Lega

"Paslon Ganjar-Mahfud sendiri sudah mengemas kebijakan kesejahteraan sosial dalam program Kartu Sakti. Di mana agregasi dana kesejahteraan atau bantuan sosial diintegrasikan. Ini menunjukkan komitmen Ganjar-Mahfud untuk menjamin hak-hak kesejahteraan rakyat," imbuhnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.