Moeldoko Pelototi 200 Ribu Petugas Pemilu Belum Terdaftar Jadi Peserta Aktif JKN

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menegaskan perlunya memberikan perlindungan kesehatan kepada semua petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024. 

Moeldoko meminta kementerian/lembaga untuk memastikan para petugas terdaftar sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menjalani skrining riwayat kesehatan.

Hal itu disampaikan Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Layanan Skrining BPJS Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (18/1). 

“Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, tingginya kematian petugas bisa menjadi sorotan nasional dan internasional. Apalagi bila dipandang tidak ada upaya berarti dari negara. Petugas harus dilindungi hak kesehatannya,” tegas Moeldoko.

Baca juga : Kemenkop UKM Sebut Kampanye Pemilu 2024 Belum Berdampak Signifikan Ke UMKM

Di pemilu 2019 lalu, tercatat sekitar 722 petugas penyelenggara pemilu meninggal dan 798 lainnya jatuh sakit. Kondisi serupa juga dialami oleh pengawas pemilu. 

Setidaknya terdapat 33 pengawas yang meninggal, dan 433 lainnya jatuh sakit. Jumlah tersebut belum termasuk dari aparat keamanan dari TNI/Polri. 

Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah telah membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk memastikan layanan skrining dan kepesertaan aktif program JKN berjalan optimal.

Tim tersebut terdiri dari 12 kementerian/lembaga dan lebih dari 85 anggota, sesuai dengan Surat Edaran Bersama Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pada 20 November 2023 lalu.

Baca juga : Membeludak! 100 Ribu Penonton Saksikan Kemeriahan Batfest 2023

Moeldoko meminta agar tim ini bekerja secara sungguh-sungguh di lapangan dan memberikan laporan berkala kepada pihak berwenang.

"Saya minta nanti ada laporan secara berkala untuk saya sampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta menteri dan kepala lembaga,” ingat Moeldoko. 

Pentingnya sistem Temu Cepat dan Lapor Cepat juga ditekankan oleh Moeldoko. Hal ini bertujuan agar tidak ada perbedaan data di kementerian/lembaga terkait petugas yang sakit dan meninggal. 

 “Jangan sampai nanti ada petugas yang sakit atau meninggal tapi kita tidak tahu,” tegas mantan Panglima TNI ini. 

Baca juga : Mardani Ali Sera: Ini Masalah Penting, Bisa Merusak Negeri

Hingga 16 Januari 2024, sudah ada 1.175.000 petugas yang menjalani skrining riwayat kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Dari jumlah itu, baru 972.666 petugas yang tercatat sebagai peserta aktif program JKN.

"Masih banyak yang belum terdaftar, kita bantu segera BPJS. Manfaatkan waktu yang ada untuk segera mengisi data dan kita lakukan skrining,” pungkas Moeldoko.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.