Moeldoko Serahkan Bantuan 82 Program Integrasi Pemberdayaan Lintas Kementerian

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko  memimpin penyerahan bantuan 82 program integrasi pemberdayaan lintas kementerian secara simbolis, Selasa (1/8). Salah satunya program pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial. 

Sebanyak 662 Kepala Keluarga (KK) masyarakat perhutanan sosial yang tersebar di Kabupaten Humbang Hasundutan, Samosir dan Tapanuli Utara mendapat manfaat dari program tersebut.

Moeldoko bilang, pemberian bantuan program pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial merupakan amanat Presiden Jokowi. Presiden, sebutnya tidak ingin masyarakat hanya mendapatkan sertifikat, namun juga harus merasakan peningkatan kesejahteraan. 

“Betapa Presiden memiliki semangat luar biasa untuk memikirkan masyarakatnya. Khususnya para petani yang mendapatkan SK perhutanan sosial,” kata Moeldoko di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Rabu (2/8). 

Baca juga : Sultra Punya Perpustakaan Bertaraf Internasional, Ini Pesan Perpusnas

Program ini adalah satu dari 82 program pemberdayaan hasil orkestrasi Kantor Staf Presiden bersama Kemenko Marves. Ada empat kementerian dan lima BUMN yang terlibat. 

Empat kementerian tersebut diantaranta Kementerian LHK dengan 15 kegiatan, Kementerian Pertanian dengan 14 kegiatan, Kementerian Koperasi dan UMKM dengan 8 kegiatan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan 3 Kegiatan. 

Sedangkan lima BUMN yang terlibat, PLN dengan 17 kegiatan, BRI dengan 9 kegiatan, Hutama Karya dengan 2 kegiatan, Pupuk Indonesia Holding Company dengan 9 kegiatan, dan 5 kegiatan dari Indonesia Financial Group. 

Bantuan program pemberdayaan lintas kementerian dan BUMN ini diwujudkan dalam berbagai bentuk. Seperti bantuan bibit, pupuk, pendampingan, pelatihan, dan monitoring, hingga pembangunan jalan jasa lingkungan pariwisata dan usaha tani.  

Baca juga : Komit Lanjutkan Program Pembangunan Jokowi, Ganjar: Tak Mungkin Dihentikan

“Bantuan program pemberdayaan ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi tidak asal-asalan,” terang Moeldoko. 

Ia berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga keinginan Presiden agar masyarakat tidak hanya menerima sertifikat, tapi kehidupannya juga bisa ditingkatkan bisa benar-benar terwujud.

Moeldoko juga memastikan, bahwa pemberian bantuan program integrasi pemberdayaan lintas kementerian untuk masyarakat perhutanan sosial akan terus berlanjut. Namun pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap, dan tidak bisa sekaligus. 

“Sebab kita perlu mensikronkan dengan program-program kementerian/lembaga. Setelah itu kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Jadi gak bisa sekaligus berbondong-bondong dijalankan,” tandasnya. 

Baca juga : Bos Pertamina Pantau Langsung Penyaluran LPG 3 Kg Dari Command Center

Panglima TNI periode 2013-2015 ini juga memberikan apresiasi kepada seluruh kementerian/lembaga, BUMN, dan Pemerintah Daerah yang ikut terlibat dan berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial di Sumatera Utara. 

Sebagai informasi, pemberian bantuan 82 program integrasi pemberdayaan lintas kementerian, merupakan implementasi Peraturan Presiden No 28/2023 yang telah diresmikan Presiden Jokowi pada 30 Mei 2023.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.