Pengamat Minta Elite Politik Tiru Prabowo Jaga Kesejukan Demokrasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengamat politik dari Citra Institute Efriza meminta seluruh elit politik dan elemen masyarakat agar tidak membuat kegaduhan dan tetap menjaga kondusifitas pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.

Menurutnya, elit politik yang kalah perlu mencontoh sikap ksatria Prabowo dalam menghadapi apa pun hasil dari sebuah kandidasi politik.

Sehingga, para elite politik dan kelompok masyarakat tidak perlu mendorong para simpatisannya turun ke jalan dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mereka harusnya tidak melakukan pressure atau tekanan-tekanan ataupun melakukan psywar maupun mereka melakukan sebuah upaya penggiringan opini negatif dan hal-hal negatif yang menekan KPU, Bawaslu atau MK,” ujar Efriza, Jum'at (26/4/2024).

Baca juga : Peringati Hari Kartini, Elnusa Dukung Potensi Perempuan dan Kesetaraan Gender

Efriza mengatakan, jika kubu pendukung 01 dan 03 konsisten dengan etika yang mereka permasalahkan di sidang, maka seharusnya mereka bisa menjaga etika demokrasi dengan menghormati putusan MK.

“Karena kalau kita berbicara apa yang dilakukan atau yang dimintakan oleh mereka dari 01 dan 03 itu berbicara tentang etika, etika demokrasi. Mereka malah tidak beretika dalam berdemokrasi dan mereka juga mengabaikan suaranya rakyat dan ini artinya mereka adalah orang-orang yang haus kekuasaan dengan berbagai cara mereka gunakan,” jelasnya.

Lebih lanjut Efriza menyampaikan, yang dibutuhkan saat ini adalah kedewasaan politik dan sikap kenegarawanan capres-cawapres dan para elit politik yang dapat dijadikan teladan bagi masyarakat.

Putusan MK juga bersifat final dan mengikat, sehingga tidak perlu lagi ada aksi anggap saja sebagai masa tenang.

Baca juga : Pengamat: Gugatan PDIP Ke PTUN Tak Akan Tunda Pelantikan Prabowo-Gibran

“Demokrasi itu harus siap kalah dan siap menang, tidak boleh mereka mengeluarkan opini-opini terus tanpa menghargai, di pemilihan umum saja dan masa tenang, begitu juga di dalam sebuah upaya dalam proses pencari keadilan melalui pemilihan umum dan itu harusnya mereka pahami bukan mereka malah berusaha membuat kegaduhan,” ucapnya.

Dia menyarankan, sebaiknya para capres-cawapres dan para ketua umum partai politik membuat statement siap menerima hasil keputusan MK agar suasana menjadi sejuk dan masyarakat secara tidak langsung akan mengikutinya.

“Bahkan kalau perlu ketua umum partai politik jauh-jauh hari menyatakan mereka siap menerima hasil keputusan MK, jadi tidak boleh ada lagi narasi baik Anies-Cak Imin atau Ganjar-Mahfud yang membalelo atau tidak menerima keputusan tersebut karena ini bernegara dan kita role of law jadi mereka harus menghormati keputusan itu,” tegasnya.

Selain itu, para pemohon di MK juga harus menghormati suara mayoritas masyarakat sebesar 96 juta yang telah memilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga : Wamenhan: Kerja Mentan Amran Luar Biasa

“Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu saya rasa harus diapresiasi yang pertama, yang kedua itu adalah contoh baik dalam berdemokrasi karena bagaimanapun Prabowo adalah yang dipilih oleh masyarakat 96 juta suara itu Pak Prabowo menenangkan masanya, menenangkan pemilih artinya mereka berjiwa besar,” katannya.

Lagipula, kata Efriza, yang dipermasalahkan para pemohon di MK juga menjadi bias karena bukan mendalilkan soal angka melainkan soal etika yang bukan menjadi wewenangnya, permohonan dari para penggugat ditolak MK itu harus diterima oleh semua pihak.

“Karena yang diserang adalah soal etika bukan soal angka-angka sengketanya,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.