IDI Minta Penempatan Dokter Diatur Pemerintah Pusat

 Sebelumnya 
Menkes menambahkan, Pemerintah juga mengupayakan pem­biayaan kepada para doktet yang mau menempuh pendidikan dok­ter spesialis. “Salah satunya me­lalui beasiswa LPDP Kementerian Keuangan,” tandasnya.

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menilai, Undang-Undang (UU) Kesehatan yang baru dapat menjadi solusi bagi ketertinggalan Indonesia di sektor kesehatan. Menurut dia, peran negara dalam melakukan pemerataan infrastruktur kesehatan dan pemerataan dokter, khususnya dokter spesialis, men­jadi salah satu yang bisa dijawab UU Kesehatan baru.

“Adanya pemerataan infrastruktur kesehatan dan dokter, membuktikan bahwa negara hadir dan berupaya memberi rasa keadilan terhadap seluruh rakyat. Di sektor kesehatan kita masih butuh effort dan per­juangan, agar tidak tertinggal jauh di bidang-bidang lainnya,” imbuhnya.

Baca juga : Komika Marshel Makin Menguat

Di media sosial X, netizen mendukung dilakukannya pemerataan dokter hingga ke pelosok daerah. Dengan begitu, ma­syarakat tak lagi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan.

Akun @bedastatus berharap, pemerataan dokter bisa segera dilakukan. Sebab, banyak ma­syarakat di daerah terpencil yang sangat membutuhkan dokter. Namun, dia tak mendukung wacana masuknya dokter asing.

“Kalau ujung-ujungnya dokter asing ditempatkan di kota besar dan di rumah sakit besar, pemer­ataan dokter atau kekurangan dokter, ya cuma jadi tameng aja. Sementara, masyarakat di daerah tetap susah mengakses dokter, apalagi spsialis,” cuitnya.

Baca juga : Agar Jera, PPKS Bakal Diseret Ke Meja Hijau

Senada, akun @noobpofol menilai, program pemerataan dokter lebih masuk akal daripada mendatangkan dokter asing. “Aku yakin, nggak ada yang menentang wacana pemerataan tenaga dan sarana prasarana kesehatan. Kalau dokter asing, apa dia mau di­tempatkan di daerah dengan keterbatasan sarana prasarana dan komunikasi?” tulisnya.

Akun @safiraww menyatakan, selain pemerataan dokter, pemerintah juga harus melaku­kan pemerataan fasilitas ke­sehatan. “Yang paling parah itu pemerataan fasilitas. Kalau dokternya, kita punya tamba­han sekitar 12 ribuan lulusan baru setiap tahun. Tapi, kalau nggak punya fasilitas dan alat kesehatan, ya percuma. Dokter bisa apa kalau nggak ada infra­strukturnya,” cetusnya.

Sementara itu, akun @yege­bang mendukung, upaya pembe­rian bea siswa kepada para dokter yang ada di daerah. Dengan be­gitu, mereka dapat menjadi spesi­alis dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Baca juga : Spanyol Vs Inggris, Pertarungan Sengit Dan Keras

“Kalau mereka bisa dipermu­dah untuk sekolah spesialis, itu lebih dari cukup. Kan alokasi dana di sektor kesehatan, bisa digunakan atau menjadi subsidi pendidikan spesialis. Sebab, ada banyak daerah yang sudah pu­nya dokter umum dalam jumlah besar, tapi nggak punya dokter spesialis,” pintanya.

Akun @huge920 menambah­kan, banyak masyarakat harus dirujuk ke rumah sakit di kota-kota besar, untuk melakukan op­erasi berat. Menurut dia, fenom­ena tersebut menandakan jumlah dokter dan fasilitas kesehatan yang belum merata.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Minggu, 14 Juli 2024 dengan judul Dukung Pemerataan Dan Sentralisasi, IDI Minta Penempatan Dokter Diatur Pemerintah Pusat

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.